Presiden Jangan Panik
JAKARTA, KOMPAS.com -
Imbauan agar presiden tidak panik disampaikan Ketua Umum Komite Bangkit Indonesia Rizal Ramli saat dikunjungi sejumlah tokoh muda yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Muda di Rumah Perubahan, Jalan Panglima Polim, Jakarta, Senin (7/12). ”Tidak ada yang perlu dipanikkan. Presiden seharusnya tenang-tenang saja, tak perlu terlalu khawatir. Kalau bisa malah ikut turun, berunjuk rasa atau berdialog di hari antikorupsi, pasti rakyat akan senang,” kata Rizal. Kekhawatiran Presiden akan adanya kekacauan pada unjuk rasa terlalu berlebihan. Rizal menengarai, informasi akan terjadinya kerusuhan itu merupakan tindakan kontra intelijen. Tindakan itu biasanya dilancarkan untuk memudahkan penangkapan terhadap orang-orang tertentu Apalagi, lanjut dia, akhir-akhir ini beredar hasil dokumen analisis intelijen tentang adanya pertemuan sejumlah tokoh di Hotel Dharmawangsa. ”Seolah-olah sejumlah tokoh bertemu di sana untuk menjatuhkan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), tapi itu tidak benar dan sudah dibantah,” tuturnya. Dikhawatirkan, dokumen yang beredar itu justru berasal dari orang-orang di sekitar pemerintahan. Oleh karena itu, para pejabat di sekitar Presiden diminta untuk memberikan informasi yang jelas dan benar. Jangan sampai memberikan informasi yang menyesatkan kepada Presiden, yang membuat rakyat cemas. Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Muda Boni Hargens menilai tanggapan Presiden terhadap rencana unjuk rasa kurang bijaksana dan cenderung provokatif. Seharusnya Presiden mendukung karena aksi dilakukan untuk memperingati hari korupsi internasional. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang juga penasihat Gerakan Indonesia Bersih, Din Syamsuddin menegaskan, aksi damai 9 Desember digelar untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. ”Aksi damai itu untuk membersihkan bangsa dari korupsi,” katanya. Din mengajak seluruh masyarakat untuk turut dalam unjuk rasa di Silang Monas, besok. ”Bagi yang antikorupsi mari datang dan bagi yang prokorupsi jangan menghalangi,” ujarnya. Dalam jumpa pers seusai menggelar rapat koordinasi tertutup, yang diikuti para menteri dan kepala lembaga negara nondepartemen, yang ada di bawah koordinasi kementeriannya, kemarin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal (Purn) Djoko Suyanto menegaskan, Presiden tidak pernah khawatir atas rencana aksi besar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember. Ia mengatakan, tidak ada peningkatan status keamanan dalam negeri menjadi Siaga I. Dia menambahkan, tidak ada penambahan kekuatan personel kepolisian untuk pengamanan secara khusus pada hari tersebut, sementara aparat TNI hanya akan bersiap-siap di tempat mereka masing-masing. Menurut Djoko, pemerintah hanya mengingatkan semua pihak berhati-hati, setiap aksi unjuk rasa massa besar biasanya ada pihak tertentu yang mencoba surfing (berselancar) memanfaatkan untuk mengacaukan situasi dan keamanan. Menurut Djoko, pemerintah akan memberikan ruang dan peluang bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat sepanjang mengikuti aturan main. Seusai memberikan pengarahan pada Apel Danrem-Dandim Terpusat 2009, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal George Toisutta menyatakan, Angkatan Darat siaga membantu kepolisian mengamankan demonstrasi tanggal 9 Desember 2009. ”Tetapi, sampai sekarang tidak ada persiapan khusus. Polri minta langsung ke Panglima TNI. Kami di AD tunggu perintah dari Panglima TNI saja,” katanya.(aik/edn/nta/dwa)
