Pembatalan UN Campuran Bukti Ketidakseriusan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Di satu sisi, pembatalan tersebut dianggap melegakan, karena menurut para guru, UN silang atau campuran itu cenderung malah membuat beban siswa bertambah.

Di sisi lain, keputusan ini perlu ditindaklanjuti dengan cepat agar semakin tidak membingungkan, mengingat UN akan tetap berjalan tanpa mereka diketahui seperti apa bentuknya.

"Ini bukti ketidakseriusan pemerintah mengurus UN. Terus terang, sebagai pelaksana kita sempat terganggu juga ketika kebijakan UN silang ini akan dilaksanakan," ujar Romo Y. Alis Windu Prasetya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Kolese Gonzaga, Selasa (8/12), di Jakarta.

Romo Alis mengatakan, pelaksanaan UN tahun 2010 tersebut mestinya dianalisa lebih mendalam, mengingat kebijakan tersebut dikeluarkan pada periode Mendiknas sebelumnya, Bambang Sudibyo. Sementara saat ini, kebijakan untuk tetap melaksanakan UN, yang ternyata dengan sistem silang, ini ada di pundak Mendiknas yang baru, Mohammad Nuh.

"Buat kami, UN seperti tahun-tahun sebelumnya yang mengharuskan pengawas disilang saja membuat repot, apalagi sekarang siswanya yang disilang atau dicampur," ujarnya.

Sementara itu, menurut Humas SMA Negeri 13 Jakarta Utara Retno Listyarti, keputusan BSNP tersebut sebaiknya segera ditindaklanjuti dengan pengganti kebijakan lainnya dengan cepat. Hal itu mengingat waktu yang terus berjalan seiring ketatnya persiapan siswa menghadapi UN di bulan Maret 2010 mendatang.

Retno mengakui, para siswa memang sempat bingung dan kecewa ketika kebijakan menerapkan UN silang tersebut digulirkan. "Tapi sekarang sudah lega, karena di lapangan sistem ini pasti membingungkan siswa," ujarnya.

Retno menuturkan, menghadapi kebijakan UN campuran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 75 Tahun 2009 yang ditandatangani Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo pada 13 Oktober 2009 itu, pihak sekolah langsung mengantisipasi dengan menerapkan sistem try out yang bisa membantu siswa.

"Rencananya, pada try out kedua bulan Januari, kami yang tergabung dalam MKS atau Musyawarah Kepela Sekolah di Jakarta Utara sudah mengantisipasinya dengan melakukan simulasi lapangan kepada siswa, ini agar siswa terbiasa ketika UN, ternyata tidak jadi diberlakukan," ujar Retno.

Selain dari pihak sekolah, tanggapan lain juga datang Suparman, Koordinator Education Forum. Menurutnya, sejak awal digulirkan, kebijakan UN campur tersebut dinilai hanya akan menambah beban pada siswa.

"Pada saat menghadapi UN saja secara psikologis anak sudah mengalami tekanan, apalagi ditambah dengan sistem UN cara silang juga begitu," ujarnya.

Pertama, UN sudah membuat siswa tertekan dalam persiapannya. Kedua, pada saat UN siswa akan disibukkan beban mencari lokasi UN. Ketiga, siswa belum tentu comfort dengan suasana kelas yang tidak biasanya didapatkan, kendati kecenderungan ketiga ini lebih kecil.

"Kalau lokasinya lebih dekat tentu tidak masalah, tapi kalau lokasinya lebih jauh?" ujarnya. 

Menurut Suparman, dibatalkannya UN silang atau campuran ini di satu sisi memang melegakan. Namun di sisi lain, lanjut Suparman, hal itu justeru semakin membuktikan, bahwa pemerintah terlihat jelas menjadikan anak didik sebagai "kelinci percobaan".

"Semakin terlihat jelas bahwa kebijakan yang digulirkan pemerintah dalam UN masih bersifat trial and error. Ini tentu tidak baik, karena nantinya bagi yang lulus atau tidak lulus pun para siswa sudah terampas haknya. UN ini hanya akan melahirkan korban-korban baru UN," ujarnya.