Kembali Mengikis Beda Pandang Pemerintah Filipina dan MILF

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Rintisan damai itu terhenti 16 bulan lamanya. Sementara, kedua belah pihak seakan menaikkan tensi menjaga kubu masing-masing.

Namun, sebagaimana ditulis BBC, pada Selasa (8/12/09), Malaysia menjadi perantara perundingan yang mempertemukan pihak pemerintah Filipina dengan kelompok Pembebasan Islam Moro (MILF). Kelompok Internasional Contact Group ICG termasuk Jepang, Britania Raya ,dan Turki telah menyatakan akan mengikuti pertemuan tersebut.

Pembicaraan damai sebelumnya terhenti ketika kesepakatan antara keduanya dibatalkan oleh pengadilan Filipina.

"Formasi ICG akhirnya menjelaskan jalan untuk memulai pembicaraan damai secara formal," kata pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan negosiasi dari kedua pihak, yang dipublikasikan pekan lalu.

Solusi yang sulit

Pemimpin tim perunding dari pemerintah Filipina Rafael Seguis, mengatakan dalam pidato pembukaan di Kuala Lumpur bahwa proses itu "sekarang secara formal kembali ke jalur".

"Saya percaya-dan saya yakin bahwa kami semua akan berbagi keyakinan-bahwa kami akan dapat membuat kesepakatan damai yang satu-satunya, terakhir, diterima dan benar-benar bermanfaat bagi warga Muslim Filipina di Mindanao, dan bagi seluruh warga Filipina," kata dia.

"Tetapi tugas kita ke depan cukup besar. Tantangan yang kita hadapi akan semakin meningkat. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan," imbuhnya.

Mohagher Iqbal, Perunding dari MILF mengatakan kepada Reuters melalui telepon dari markasnya di Selatan pulau Mindanao bahwa dia yakin penyelesaian akhir konflik bisa dicapai sebelum Presiden Gloria Macapagal Arroyo melepas jabatannya Juni nanti.

Dia mengatakan kedua pihak akan berunding untuk menyusun kembali Tim Monitoring Internasional dan mengaktifkan kelompok ad hoc untuk aksi bersama yang akan mencoba untuk mengisolasi kelompok militan Muslim dari kelompok kriminal dalam pemberontakan di wilayah tersebut.

Tim Monitoring Internasional dan kelompok ad hoc untuk aksi bersama terhenti sejak setahun lalu, setelah peningkatan aksi kekerasan terjadi di wilayah Muslim di selatan Filipina, menyusul Mahkamah Agung menghentikan kesepakatan antara Manila dan MILF yang menjadikan wilayah otonomi Muslim.

Presiden Arroyo tidak mampu untuk menjalankan kesepakatan dalam pemerintahannya telah memperlihatkan sedikit harapan dari sebuah perjanjian damai.

MILF telah berperang selama beberapa tahun untuk mendapatkan otonomi dari Pemerintah Filipina.

Meski digambarkan dalam kerangka agama, kelompok minoritas Muslim berhadapan dengan mayoritas Katolik, analis mencatat konflik itu tertuju kepada masalah kepemilikan lahan.

Lebih dari 1.000 orang tewas dan sekitar 750.000 orang mengungsi akibat perang antara pasukan keamanan dan kelompok Muslim dari Agustus 2008 sampai Juli tahun ini.

Berbagai upaya untuk mengakhiri konflik tersebut sudah dilakukan sejak 12 tahun lalu. Konflik tersebut telah menewaskan 100.000 orang dan memaksa sekitar 2 juta penduduk mengungsi dari tempat tinggal mereka.