Tarik-menarik Dukungan Mega-Guruh
DENPASAR, KOMPAS.com - Alasannya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) masih mengalami krisis kader muda yang mampu melanjutkan tongkat kepemimpinan saat ini. ”Kami mempertahankan Ibu Mega bukan karena ngotot untuk pencalonan presiden pada pemilu mendatang. Akan tetapi, kami perlu Ibu Mega untuk mengawal persiapan pengaderan dan regenerasi partai di berbagai daerah, termasuk Bali ini,” kata Ketua DPD PDI-P Bali AA Ngurah Oka Ratmadi, Kamis (10/12). Ia menambahkan, pihaknya membenarkan adanya usulan pencalonan Puan Maharani dan Guruh Soekarnoputra. Namun, ia belum bisa memercayakan pucuk pimpinan kepada kedua calon tersebut meski nasionalisme terhadap NKRI tidak diragukan. Selain itu, Oka Ratmadi mengakui adanya krisis kader atau regenerasi pimpinan di tubuh banteng. Ia berharap lima tahun ke depan Megawati bisa memperbaruinya dan menjadikan partai yang pernah besar ini tetap solid serta kembali besar. Sementara Wisnumurti, pengamat politik dan akademisi di Bali, mengatakan, sudah saatnya PDI-P mempersiapkan kematangan regenerasinya jika tidak ingin terus tertinggal dengan partai baru lainnya. Apalagi, lanjutnya, partai berlambang banteng ini merosot di urutan ketiga setelah Partai Demokrat dan Golkar. Dalam kunjungan silaturahim ke sejumlah kader PDI-P Jawa Barat di Bandung, Kamis, Guruh kembali menyatakan bahwa dirinya siap menjadi ketua umum PDI-P. Ia mengaku telah diminta sejumlah kader di daerah untuk maju dalam Kongres PDI-P yang akan dilaksanakan pada April 2010. ”Sejak tahun 2004 saya sudah menyatakan siap menjadi ketua umum PDI-P dan dulu sudah banyak yang meminta saya maju. Sekarang lebih banyak lagi daerah yang meminta saya maju, mulai dari Jawa hingga Indonesia timur,” katanya. Kongres pada April mendatang dinilai Guruh sebagai momentum untuk penyelamatan partai. Alasannya, PDI-P saat ini menjadi satu-satunya partai yang mewadahi kaum nasionalis. Jika partai berlambang banteng gemuk itu hancur, katanya, cita-cita kaum nasionalis yang antara lain menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 akan turut hancur.
