Warga Tuntut Pengembalian Benteng Kuto Besak

Kompas.com - 15/12/2009, 10:56 WIB

Palembang, Kompas - Warga Kota Palembang menginginkan Benteng Kuto Besak di Palembang, Sumatera Selatan, dikembalikan kepada rakyat. Menurut budayawan, benteng tersebut simbol kebesaran masa lampau.

Saat ini benteng tersebut telah beralih fungsi menjadi Kantor Kesehatan Kodam Sriwijaya dan rumah sakit yang dikelola Kodam Sriwijaya.

Berdasarkan pantauan Kompas, Senin (13/12), warga tak bisa dengan mudah memasuki gedung itu—yang merupakan satu- satunya benteng yang dibangun kalangan pribumi di negeri ini.

”Bangunan-bangunan di dalam benteng yang dibangun Sultan Badaruddin itu telah dihabiskan pasukan Belanda pada tahun 1784 sehingga sulit mengenali jejak-jejaknya Sultan Palembang. Paling tidak, yang harus dilakukan (sekarang) adalah merestorasinya. Bangunan yang ada dirawat dan dilestarikan. Kalau harus merekonstruksi kembali, hal itu tidak gampang,” kata budayawan Bumi Sriwijaya, Djohan Hanafiah.

Pengembalian kembali Benteng Kuto Besak kepada negara dalam konteks rakyat Palembang, menurut Djohan, sangat tepat. ”Itu sudah menjadi cita-cita rakyat Palembang. Saya dan masyarakat Palembang sudah lama memperjuangkan agar Benteng Kuto Besak dikembalikan kepada negara dan memfungsikannya untuk lambang kesultanan, pusat informasi dan pariwisata,” katanya.

Sekitar 10 tahun lalu, lanjut Djohan, pihaknya sudah berupaya keras memperjuangkan pengambilalihan fungsi Benteng Kuto Besak itu sampai ke Panglima TNI. ”Namun, terbentur persoalan relokasi dan biaya yang sangat besar. Pemerintah daerah tidak memiliki biaya untuk relokasi yang nilainya ratusan miliar rupiah,” ujarnya.

Menyerahkan ke negara

Menanggapi keinginan rakyat Palembang itu, Kepala Penerangan Kodam Sriwijaya Letkol Mohammad Noor menyatakan, pihaknya menyerahkan masalah itu sepenuhnya kepada negara sebagai pemilik cagar budaya Benteng Kuto Besak Palembang. ”Semua ini hanya titipan negara untuk dikelola dengan baik dan tidak disalahgunakan,” katanya.

”Pengambilalihan Benteng Kuto Besak yang dimanfaatkan untuk Kantor Kesdam Sriwijaya dan rumah sakit tidak bisa serta-merta dilakukan tanpa melalui prosedur dan mekanisme yang ada. Ibaratnya, SIM (surat izin mengemudi) tentunya tidak bisa langsung jadi karena harus ada data-data dan prosedur yang dipenuhi,” ujar Noor.

Ia membantah keras tuduhan bahwa Benteng Kuto Besak ditelantarkan oleh Kodam Sriwijaya. ”Kami telantarkan apanya, malahan kami pelihara dan jaga dengan baik,” ujar Noor.

Bangunan-bangunan yang terdapat di dalam Benteng Kuto Besak, menurut Noor, oleh Kodam Sriwijaya dimanfaatkan untuk Kantor Kesdam dan rumah sakit yang tidak hanya melayani prajurit, tetapi juga masyarakat. ”Itu berarti warga masyarakat juga bisa berkunjung dan melihat bangunan cagar budaya. Masalahnya, itu kantor sehingga orang tidak bisa semaunya masuk dan keluar,” katanya. (TIF)

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau