Kopenhagen Gagal Hasilkan Langkah Konkret Perlindungan Hutan

KOPENHAGEN, KOMPAS.com - Upaya melindungi hutan-hutan tropis di dunia dengan membayar negara-negara yang memiliki hutan untuk mempertahankan keberadaannya ditangguhkan. Para pimpinan dunia gagal menyetujui kesepakatan mengikat tersebut dalam konerensi perubahan iklim di Kopenhagen, Denmark yang berakhir kemarin.

Padahal, membakar pohon untuk penyediaan lahan perkebunan atau peternakan dan pembalakan hutan untuk mendapatkan kayu telah menghasilkan 20 persen dari emisi gas rumah kaca dunia. Angka ini setara dengan karbondioksida yang dihasilkan oleh seluruh mobil, truk, kereta, pesawat terbang, dan kapal di seluruh dunia.

Sekitar 13 juta hektare lahan hutan ditebang setiap tahunnya. Angka ini setara dengan ukuran wilayah Inggris atau negara bagian New York, AS. Berdasarkan data yang dilansir Eliasch Review, emisi yang dihasilkan dari penebangan hutan ini setara dengan emisi yang dihasilkan oleh China dan AS. Deforestasi akibat pembalakan hutan, peternakan, dan pertanian telah menempatkan Indonesia dan Brazil sebagai negara penghasil emisi terbesar ketiga dan keempat di dunia, setelah China dan AS.

"Tidak adanya perjanjian yang mengikat menyebabkan kerusakan hutan terus berlanjut, hak orang yang hidupnya tergantung akan hutan tidak terlindungi serta berkurangnya populasi hewan yang terancam punah," kata Stephen Leonard dari Australian Orangutan Project.

Direktur Eksekutif Coalition of Rainforest Nations, Kevin Conrad, mengatakan, REDD atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi, baru akan diputuskan tahun depan. "Ini sangat menyedihkan. Ini artinya saya harus menghabiskan satu tahun lagi ... datang ke pertemuan-pertemuan dan membicarakan kembali hal-hal yang sama," ujarnya.

Namun beberapa pihak mengatakan, walaupun tanpa kerangka kerja legal, REDD memeroleh keuntungan dari pertemuan di Kopenhagen. Setidaknya, para pemimpin dunia di Kopenhagen setuju untuk mengeluarkan dana sebesar 30 miliar dollar AS selama tiga tahun ke depan, dan 100 miliar dollar AS hingga tahun 2020, guna membantu negara miskin. Tentunya sebagian uang ini akan digunakan untuk program kehutanan.

"Kegagalan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif mengenai hutan sangat mengecewakan," ujar Michael Levi, seorang senior di bidang energi dan lingkungan hidup pada Council on Foreign Relations.

"Namun jika negara maju dapat mengucurkan dana 100 miliar dollar AS setiap tahunnya seperti yang ditujukan dalam Copenhagen Accord, maka tidak ada keraguan bahwa ini akan membantu upaya perlindungan hutan," tambahnya.

REDD akan dibiayai oleh negara kaya atau melalui mekanisme perdagangan karbon - sistem di mana setiap negara akan memiliki platfom emisi. Sistem ini memungkinkan negara yang menghasilkan emisi di bawah platfom menjual kredit emisinya ke negara yang menghasilkan emisi melebihi platfom.

Dua tahun lalu, Norwegia mengumumkan komitmennya untuk menggelontorkan dana sebesar 500 juta dollar AS untuk mengurangi deforestasi pada pertemuan perubahan iklim di Bali. "Dan sekarang, AS telah menunjukkan kemauannya untuk memainkan perannya di kelompok yang sama," ujar Presiden Union of Concerned Scientists Kevin Knobloch.