Kontras: Pengawasan Internal dan Eksternal Polri Perlu Ditingkatkan

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai permasalahan dalam tubuh kepolisian sepanjang tahun ini menimbulkan banyak catatan buruk dalam kinerja kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, berbagai tindak kekerasan dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum kepolisian telah menimbulkan citra yang buruk bagi kepolisian di masyarakat.

"Kami menerima banyak sekali pengaduan-pengaduan atas tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut, baik penembakan sewenang-wenang, salah tangkap, atau penyiksaan. Terakhir kami menerima pengaduan terkait somasi Susno Duadji mengenai kritikan terhadap kinerja Polri," kata Sekretaris Jenderal Kontras Oslan Purba, Minggu (27/12/2009) di Jakarta.

Ia mengatakan, berbagai persoalan hukum yang ditangani oleh kepolisian belum diinformasikan secara gamblang dan efektif kepada publik. Akibatnya, kata dia, masih banyak tindakan-tindakan indisipliner yang terjadi pada anggota Polri. "Ini karena kurangnya akuntabilitas dan pengawasan baik secara internal maupun eksternal terhadap Polri," tuturnya.

"Terhadap ini, kami melihat pembenahan akuntabilitas internal menjadi penting. Harus ada sanksi yang jelas dan terukur terhadap peristiwa pelanggaran HAM," sambungnya. Ia mencontohkan, pada pengawasan eksternal terhadap Polri belum dilakukan secara maksimal oleh lembaga-lembaga yang berkepentingan.

"Mekanisme pengawasan eksternal harus diprioritaskan. Lembaga-lembaga seperti Propam, Komnas HAM, Komisi Ombudsman ataupun Komisi III DPR harus bisa menjadi ruang pengontrol yang jelas bagi kepolisian," tuturnya.

Sementara pengawasan internal kepolisian, kata Oslan, selama ini sudah ada mekanisme informasi dan publikasi yang cukup baik terhadap penanganan kasus-kasus oleh kepolisian. Namun, lanjutnya, hal ini tidak dilakukan serupa jika ada keterlibatan ataupun anggota kepolisian yang tersangkut dalam kasus hukum. "Maka kami juga mendorong publik secara luas untuk terus melakukan pengawasan terhadap polisi sebagai lembaga yang seharusnya mengayomi masyarakat," tandasnya.