Investor Asing Tanya soal Posisi Gubernur BI

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejak ditinggalkan Boediono pada Mei 2009, sampai sekarang posisi gubernur Bank Indonesia masih juga dibiarkan kosong.

Menurut Ketua Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro di Jakarta, Minggu (27/12/2009), terlalu lamanya posisi gubernur BI dibiarkan kosong akan mengakibatkan kepincangan kinerja dan terganggunya mekanisme dalam pengambilan kebijakan strategis.

Hal itu bisa berdampak besar terhadap sektor finansial ataupun ekonomi nasional. Menurut Ismed, jabatan gubernur BI perlu segera diisi, apalagi BI saat ini sedang menghadapi masalah yang sangat serius terkait dampak langsung krisis finansial global dan masalah Bank Century.

Menurut Ismed, banyak pelaku pasar dan investor asing yang bertanya mengapa posisi gubernur BI dibiarkan terlalu lama kosong. ”Apakah BI sebagai otoritas moneter sudah tidak dianggap strategis dan penting lagi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Jika posisi gubernur BI masih penting, mengapa terlalu lama tak ada kejelasan calon figur pengganti gubernur BI yang lowong sejak ditinggalkan Boediono,” ujar Ismed mengutip pertanyaan sejumlah investor asing.

Dalam kaitan itu, Ismed menyarankan agar Presiden Yudhoyono bisa segera mengajukan calon gubernur BI kepada DPR. ”Sesungguhnya tidak sulit mencari figur yang kredibel, proper, dan dipercaya oleh pelaku pasar untuk menggantikan posisi Boediono,” lanjut Ismed.

Hal senada dikatakan Direktur Biro Riset Infobank Eko B Supriyanto. Posisi gubernur BI sudah seharusnya tidak terlalu lama dikosongkan kendati keputusan gubernur dilakukan oleh kolegial dewan gubernur. Posisi gubernur BI harus segera diisi karena pos-pos deputi gubernur BI mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Keberadaan gubernur BI sangat penting bagi kredibilitas sebagai pengambil kebijakan moneter dan perbankan. Selama ini, posisi gubernur BI masih terus dirangkap oleh Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution. Selain posisi gubernur BI yang masih kosong, sudah waktunya deputi gubernur BI urusan pengawasan juga segera diisi karena Siti Ch Fadjrijah sedang sakit.

Menurut Eko, posisi gubernur BI sangat strategis, tetapi perlu direnungkan, mengapa semua gubernur BI mendapat tuduhan korupsi, padahal kebijakan tidak bisa dikriminalisasi. (GUN)