Tanpa Ganti Rugi, Pemerintah Ambil Alih Lahan Telantar

SUMEDANG, KOMPAS.com — Pemerintah berencana mengambil alih lahan telantar dari pemegang hak atas lahan itu tanpa memberikan kompensasi. Peraturan Pemerintah terkait Penanganan Lahan Telantar sedang disiapkan Badan Pertanahan Nasional dan akan disahkan Januari 2010.

Demikian disampaikan Menteri Pertanian Suswono, Senin (4/1/2010) di Sumedang, Jawa Barat. ”Peraturan Pemerintah terkait Penanganan Lahan Telantar akan disahkan Januari 2010,” kata Suswono.

Hingga saat ini telah teridentifikasi 7,13 juta hektar lahan telantar. Dari lahan tersebut akan diidentifikasi lahan yang sesuai untuk pertanian. ”Minimal yang cocok untuk lahan pertanian 2 juta hektar, bahkan bisa lebih,” ujar Menteri Pertanian.

Selama ini, kata Suswono, banyak penerima hak guna usaha (HGU) atas lahan hutan yang telah mengalami pelepasan hak oleh Departemen Kehutanan tidak memanfaatkan lahan tersebut secara optimal. Para pemegang hak hanya berkepentingan mengambil kayu, tetapi tidak mau menanami kembali.

”Adalah hak negara untuk mengambil alih lahan telantar itu. Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang punya kewenangan mengambil alih, lalu mengidentifikasi dan mendistribusikannya, termasuk untuk sektor pertanian,” tutur Suswono.

Selama ini sektor pertanian mengalami keterbatasan sumber daya lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan dan komoditas pertanian lain terus meningkat seiring meningkatnya populasi penduduk.

Minimnya sumber daya lahan membuat luas usaha tani yang dimiliki petani Indonesia relatif kecil. Jadi, sulit untuk mewujudkan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi pangan secara signifikan pun sulit dicapai sehingga ketahanan pangan pun menjadi rentan. Impor komoditas pangan tak terelakkan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Hilman Manan menyatakan, ketersediaan sumber daya lahan amat penting bagi keberlangsungan budidaya tanaman pangan, baik untuk pertanian secara luas maupun pertanian. ”Sektor pertanian sendiri sangat membutuhkan lahan tersebut,” kata Hilman.

Tidak ada ganti rugi

Suswono mengungkapkan, dalam PP yang sedang disiapkan tersebut, tidak akan ada kompensasi bagi pemilik lahan yang ditelantarkan. ”Lahan yang dinyatakan telantar setelah melalui proses teguran hingga tiga kali dapat langsung diambil alih hak pengelolaannya oleh pemerintah,” kata Suswono.

Kondisi ini berbeda dengan PP No 36/1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Telantar yang berlaku hingga kini. Pasal 15 PP tersebut menyatakan, tanah yang dinyatakan sebagai tanah telantar menjadi tanah yang dikuasai langsung negara.

Ayat 2 Pasal 15 menyebutkan, kepada bekas pemegang hak atau pihak yang memperoleh dasar penguasaan atas tanah yang dinyatakan telantar diberikan ganti rugi. Besaran ganti rugi mengacu bukti-bukti tertulis yang dibayarkan pihak yang bersangkutan ketika memperoleh hak atas penguasaan tanah itu.

Namun, pemerintah tidak pernah bisa memberikan ganti rugi karena dananya terbatas. Dengan demikian, PP itu tidak pernah efektif.

Adapun kriteria tanah telantar dalam PP No 36/1998 adalah tanah milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai yang dengan sengaja tidak dipergunakan dengan baik atau ditelantarkan. (MAS)