FTA Tetap Dilaksanakan, Pemerintah Janji Cari Solusi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap akan melaksanakan komitmen internasional berupa perjanjian perdagangan bebas atau FTA ASEAN-China. Walaupun banyak industriawan merasa khawatir, pemerintah berjanji merespons untuk mencari solusi secara komprehensif.

Penegasan itu disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam jumpa pers awal tahun 2010 di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (5/1/2010).

Mari menjelaskan, FTA sudah merupakan proses panjang. FTA ASEAN sudah dimulai sejak tahun 1992, sedangkan FTA ASEAN-China sejak tahun 2004.

Diakui, ada beberapa sektor menghadapi masalah. Setelah dibahas bersama Tim Antisipasi FTA di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, pemerintah segera merespons permasalahan setiap sektor. ”Kalau dinilai, isu yang dihadapi setiap sektor berbeda-beda sehingga penyelesaiannya haruslah per sektor secara komprehensif,” ujar Mari.

Menurut Mari, tim ini juga berupaya membantu pembenahan hal-hal yang terjadi di dalam negeri agar industri mampu berdaya saing. Misalnya, menganalisis untuk menekan ekonomi biaya tinggi, pembenahan infrastruktur dan penyediaan energi, pemberian insentif pajak maupun nonpajak, serta memperbaiki sistem logistik dan pelayanan publik, seperti National Single Window (NSW).

”Perizinan perdagangan dalam maupun luar negeri akan menjadi online. Untuk NSW, sebanyak 78 perizinan perdagangan luar negeri sudah dilakukan secara online. Sementara itu, 21 jenis perizinan perdagangan dalam negeri akan diupayakan selesai selama satu hari dan dilakukan pula secara online,” jelas Mari.

Menperdag juga menekankan perlunya mengoptimalkan kesempatan yang terbuka dengan adanya FTA. Di samping itu, pemerintah juga akan meningkatkan efektivitas pengamanan pasar dalam negeri dari impor ilegal, mengamankan persaingan dagang yang tidak adil dan meningkatkan pengawasan barang beredar yang tidak memenuhi mutu, serta memperketat surat keterangan asal (SKA).

”SKA adalah bagian penting dari FTA karena yang memperoleh preferential atau tarif lebih rendah hanya produk yang memang diproduksi dari negara-negara yang berada di dalam FTA,” ujar Mari.

Kementerian Perdagangan juga berkomitmen meningkatkan pencitraan Indonesia (nation branding) melalui peningkatan pencitraan produk Indonesia di dalam dan luar negeri.

Hambatan infrastruktur

Dari Semarang, Jawa Tengah, kalangan pengusaha pesimistis menghadapi pelaksanaan FTA ASEAN-China. Meski nilai ekspor di Jawa Tengah mulai meningkat, kondisi infrastruktur transportasi di Jateng masih menjadi kendala bagi para pengusaha lokal dalam bersaing.

Koordinator Tim Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Agung Wahono, Selasa di Semarang, mengatakan, kondisi infrastruktur jalan di Jateng memperlambat proses ekspor. Kondisi jalan utama di Jateng padat, sedangkan akses masuk ke Pelabuhan Tanjung Emas sering terganggu banjir rob.

Agung mencontohkan, pengiriman barang dari Solo ke Semarang lewat jalur darat yang berjarak 102 kilometer sering kali ditempuh lebih dari satu hari. Jalur pantai utara Jawa bagian barat dan timur juga sudah padat. Sampai di pelabuhan, pengiriman barang juga terganggu karena adanya banjir rob.

”Kami sudah menyampaikan hal ini ke pemerintah daerah. Solusi yang sudah ada di depan mata adalah pembangunan jalan tol Semarang-Solo,” kata Agung yang juga Ketua Asosiasi Pertekstilan Jateng. Solusi ini sangat penting karena Solo merupakan salah satu daerah penghasil tekstil terbesar di Jateng.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, produk tekstil dan tekstil masih menjadi komoditas ekspor terbesar di Jateng. Pada Oktober 2009, nilai ekspor Jateng naik 5,03 persen dibandingkan September 2009. Dari 247,10 juta dollar AS menjadi 259,52 juta dollar AS.

Nilai ekspor tekstil dan produk tekstil selama Oktober 2009 mencapai 100,93 juta dollar AS, atau 38,57 persen dari total ekspor. (OSA/ZAL/ABK/DEN)