UNS: Uji Kompetensi Secara Nasional Perlu Diberlakukan

SOLO, KOMPAS.com - Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) mengusulkan untuk menentukan kualitas guru maupun penyelenggara sertifikasi, sehingga Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) perlu memberlakukan uji kompetensi secara nasional.

Demikian menurut Ketua Panitia Sertifikasi Guru (PSG) Rayon 13 Prof Dr M. Furqon Hidayatullah di Solo Kamis (7/1/2010). Ketentuan tersebut, kata Furqon, perlu diberlakukan kepada peserta yang tidak lulus portofolio dan harus mengikuti pendidikan latihan profesi guru (PLPG).

"Untuk uji kompetensi secara nasional ini kami telah mengusulkan kepada Depdiknas, dan mendapat tanggapan positif mudah-mudahan dalam tahun 2010 bisa dilaksanakan," kata Furqon.

Diberlakukannya uji kompetensi, tambah Furqon, ini sekaligus bisa dimanfaatkan untuk memetakan lulusan PLPG beserta panitia penyelenggara. Artinya, peserta harus mempersiapkan diri dengan serius untuk ujian tersebut, tetapi PSG juga harus memberi materi dan ketrampilan yang cukup agar bisa mencapai standar kompetensi itu.

"Usulan tersebut sudah disampaikan dan dibahas dalam rapat koordinasi nasional dengan Depdiknas belum lama ini. Tetapi memang belum ada payung hukum pelaksanaannya. Hanya saja, pihaknya menargetkan pemberlakuan bisa dilaksanakan pada tahun 2010 ini," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyatakan, bahwa Kementrian Pendidikan Nasional sedang bekerjasama dengan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyusun sertifikasi kompetensi keahlian. Proyek kerjasama tersebut, kata Fasli, baru kali pertama dilakukan oleh kedua lembaga ini.

"Kami akan segera menyusun framework kualifikasi kompetensi Indonesia," lanjut Fasli dalam jumpa pers Serapan Anggaran 2009, Evaluasi Program Kerja 100 Hari, serta Program Kerja 2010, di Depdiknas, Jakarta, Selasa (5/1/2010).