Saya Belum Pernah "Ngomong"

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo membantah pernah menyatakan tarif bus transjakarta akan segera dinaikkan.

"Saya belum pernah ngomong tarif busway (transjakarta) akan dinaikkan," katanya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (7/1/2010).

Fauzi menegaskan, pihaknya belum memikirkan rencana kenaikan tarif transjakarta. "Saya pikir dulu, baru nanti ngomong," ujarnya.

Kalangan DPRD DKI menilai tarif transjakarta belum pantas naik mengingat pelayanan moda transportasi itu belum optimal terutama dalam keamanan dan kenyamanan penumpang.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI masih mempertimbangkan untuk menaikkan tarif transjakarta. Banyak desakan yang mengharuskan pengelolanya melakukan perbaikan yang optimal sebelum tarifnya dinaikan. Tarif transjakarta Rp 3.500 yang saat ini berlaku dinilai pengelola masih sangat rendah dan memberatkan biaya operasional.

Sejumlah kalangan menilai, usulan menaikkan tarif transjakarta itu untuk kepentingan operator yang sebagian dikerjakan konsorsium, yakni gabungan perusahaan angkutan umum di Jakarta. Di tengah belum membaiknya pelayanan transjakarta, usulan kenaikan tarif tersebut ditolak masyarakat.

Ketua Komunitas Pengguna Busway Hendrawan mengatakan, usulan kenaikan tarif busway (transjakarta) sangat merugikan masyarakat.

"Naik busway itu mahal kalau dihitung dari berapa biaya yang dikeluarkan masyarakat karena tidak jalannya sarana penunjang. Pasalnya, sesuai kajian proyek sebelum busway dilaksanakan, tansportasi ini adalah terintegrasi dengan feeder, monorel, water way, MRT (mass rapid transit), dan kereta api," katanya.

Berdasarkan kajian yang dia lakukan, seorang penumpang busway akan mengeluarkan ongkos tidak sedikit.

"Setelah naik busway, mereka harus naik ojek untuk sampai ke tempat tujuan dengan membayar Rp 5.000-Rp 10.000 sekali jalan. Jadi, biayanya cukup mahal padahal katanya sarana transportasi publik itu harus murah. Busway bisa murah kalau programnya di 15 koridor sudah jalan dan dilengkapi feeder serta sarana transportasi lainnya," ucapnya.

Pemprov DKI selama ini dinilai sebagai pihak yang dirugikan karena harus membayar lebih beban tarif per km Rp 12.200 di luar tarif hasil tender Rp 9.500 per km. Jika ditotal, biaya operasional transjakarta menembus angka Rp 1 triliun setahun.

"Apa dasarnya memberikan dana tanpa tender. Ini dana dari APBD, seharusnya setiap tahun ditender," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin.

Menurut Nurdin, berkali-kali pemprov ditelikung operator. "Jika pemprov bermaksud mengakomodasi operator angkutan umum, maka seharusnya tidak dengan melanggar aturan (tidak melakukan tender) padahal nilainya di atas Rp 50 juta," katanya.

Anggota Komisi D DPRD DKI, Prya Ramadani, menyatakan bahwa seharusnya pemprov tak hanya fokus pada busway, tetapi sejumlah angkutan umum harus segera dibenahi sehingga bisa berfungsi sebagai feeder.

"Kini sekitar 80 persen atau 19.000 angkutan dari 22.666 bus kota (bus besar, sedang, dan kecil) kondisinya sudah tidak laik jalan dan harus dihapus untuk mengurangi kerugian lebih besar," ucapnya.

Di sisi lain, Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta diharapkan berkomitmen mengatur kembali soal jarak kendaraan yang berdampak pada penumpukan penumpang di sejumlah selter. (Gede Moenanto)