"PR" Pemerintah Pasca ASEAN-China FTA

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tak bisa hanya sekadar "menghibur" bahwa penerapan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang efektif berlaku sejak awal 2010 menguntungkan Indonesia dan tak perlu resah karenanya.

Kenyataannya, pelaku industri lokasi belum siap sepenuhnya untuk menghadapi kerasnya persaingan. Salah satu faktor ketidaksiapan adalah dukungan pemerintah memajukan industri lokal yang memiliki daya saing. Agar tak "mematikan" industri lokal, banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan dan menjadi perhatian pemerintah pasca-pemberlakuan ACFTA.

Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Indonesia Franky Sibarani mengungkapkan, ada beberapa persoalan yang menurutnya menghambat pelaku industri lokal. Dari sektor industri padat karya, untuk melakukan ekspansi, salah satu kendalanya adalah faktor kredit.

"Kredit kita itu paling tinggi di Asia," kata Franky pada diskusi mingguan mengenai kerja sama pasar bebas ASEAN-China, Sabtu (9/1/2010) di Jakarta.

Faktor lainnya, dukungan infrastruktur yang memudahkan pelaku industri. Ia mencontohkan, mendatangkan produk dari luar negeri lebih murah dibandingkan membelinya dari wilayah Indonesia. Mengapa? Mahalnya biaya transportasi salah satu penyebabnya.

"Misalnya, mendatangkan jagung dari Argentina itu lebih murah dibandingkan kita mendatangkannya dari Sulawesi ke Jakarta karena bea transportasi tinggi. Kendala-kendala ini tidak melulu ada di pusat, tapi juga di daerah," ujarnya.

Oleh karena itu, ia memandang, kendala tersebut merupakan PR besar yang harus diselesaikan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sisi regulasi juga menjadi faktor penghambat bagi industri lokal. Franky mencontohkan, ada Peraturan Gubernur Jawa Timur yang menerapkan biaya Rp 50 bagi produk yang menggunakan hasil bumi. Di Sumatera Utara, pemerintah daerah mengenakan Rp 5 untuk setiap produk kemasan. Peraturan-peraturan seperti ini dan berbagai biaya lainnya menyebabkan produk lokal memiliki daya saing rendah dari sisi harga.

"Maka, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk menghadapi ACFTA. FTA sudah berjalan. Nah, kita harus bagaimana? Bersatu, menghadapinya bersama-sama," kata Franky.