JAKARTA, KOMPAS.com - Korupsi di tingkat kebijakan dinilai paling berbahaya dan rawan dibandingkan korupsi di tingkat pelaksanaan. Pasalnya, korupsi di tingkat kebijakan akan merembet generasi berikutnya sebuah bangsa. Namun, korupsi di tingkat pelaksanaan han ya akan menyeret si pelaku dan akibat dari pelaksanaannya saja.
Mantan Wakil Presiden RI, Muhammad Jusuf Kalla, menyatakan hal itu saat ditanya pers, seusai menghadiri serah terima dan peresmian pengurus baru Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat di Kantor PMI, Jakarta, Selasa (12/1/10).
"Beberapa contoh kebijakan yang dikorupsi itu adalah seperti Kasus Bank Century dan beberapa kasus lainnya di bidang eksploitasi energi. Akan tetapi menurut saya, kasus Bank Century itu korupsi kebijakan dan sekaligus korupsi di tingkat pelaksanaan. Korupsi kebijakan, yang mengatasnamakan krisis global. Sedangkan korupsi pelaksanaan, ya korupsi yang terjadi di aliran itu saja," katanya menegaskan.
Dikatakan Kalla, korupsi kebijakan sekaligus di tingkat pelaksanaan jelas terjadi di Bank Century. "Korupsi kebijakan yang mengatasnamakan krisis global itu jelas dimanfaatkan dan menguntungkan orang-orang seperti Robert Tantular," jelas Kalla.
Menurut Kalla, korupsi kebijakan di bidang energi juga banyak terjadi. Akan tetapi, sulit untuk ditelusuri. Namun, dampaknya luar biasa bgai generasi berikutnya. Selain sumber daya energi kita habis, rakyat tidak menikmatinya sama sekali.
Kalla kemudian memberikan contoh, yaitu ekspor gas dari Natuna Kepulauan Riau ke China dengan harga murah. Padahal, China menggunakan gas itu untuk memproduksi barang-barang yang kemudian dieskpor ke Indonesia.
Menurut Kalla, korupsi tidak terjadi hanya di tingkat atas, akan tetapi juga di tingkat bawah. "Waktu saya masih menjadi pengusaha ketika kapal saya yang mengangkut TKI ditangkap kepolisian Malaysia, waktu itu para TKI memberi tip kepada aparat keamanan Malaysia di atas meja. Ini karena di Indonesia kalau mau meninggalkan satu daerah selalu memberikan hadiah. Artinya budaya kita juga sudah menggurita," ujar Kalla lagi.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang