Gubernur Baru Tibet Tetap Pensiunan Tentara
BEIJING, KOMPAS.com - China, Jumat (15/1/2010), mengangkat gubernur baru Tibet yang merupakan seorang veteran militer, Padma Choling. Sosok berusia 58 tahun itu berikrar akan menjamin stabilitas di wilayah Himalaya tersebut, dua tahun setelah kerusuhan massa yang memicu tindakan keras keamanan.
Choling, seorang etnik Tibet dan veteran Tentara Pembebasan Rakyat, diangkat untuk menggantikan Qiangba Puncog, yang mengundurkan diri awal pekan ini, kata kantor berita Xinhua.
Qiangba Puncog -- yang bertanggung jawab atas tindakan keras pemerintah terhadap separatisme etnik di wilayah itu, yang dimulai setelah kerusuhan anti-China di Lhasa Maret 2008 -- diangkat menjadi ketua parlemen wilayah itu, kata Xinhua. "Stabilitas adalah sangat penting," kata Padma Choling yang dikutip Xinhua ketika menerima jabatan barunya.
"Kami akan menentang keras semua usaha pemisahan diri, menjaga persatuan dan keamanan nasional, dan mempertahankan persatuan di antara berbagai kelompok etnik di Tibet," imbuhnya.
Padma Choling awal bulan ini diangkat menjadi wakil sekretaris Partai Komunis Tibet, jabatan tertinggi kedua di wilayah itu. "Mengangkat mantan perwira militer sebagai pemimpin boneka Tibet...memberi kesan bahwa China sekarang menganggap Tibet sebagai wilayah yag berada dalam kendali militer," kata Robbie Barnett, seorang pakar terkenal mengenai Tibet di Universitas Kolumbia kepada AFP dalam satu pesan elektonik.
China mengatakan 21 orang dibunuh oleh "para perusuh" tahun 2008 dan pasukan keamanan membunuh hanya seorang "gerilyawan".
Tetapi pemerintah Tibet di pengasingan, yang dipimpin Dalai Lama, mengaku bahwa lebih dari 200 orang tewas dan sekitar 1.000 lainnya cidera dalam kerusuhan dan tindakan keras keamanan itu.
Paling tidak 5.700 orang ditahan selama periode itu, kata pemerintah, dengan banyak biarawan Buddha dihukum penjara yang lama.
Barnett mengatakan tingkat kehadiran pasukan tetap tinggi di Lhasa, 21 bulan setelah kerusuhan-kerusuhan itu.
Pasukan China menyerbu Tibet tahun 1950 dan secara resmi menganeksasi wilayah itu setahun kemudian. Dalai Lama, yang meninggalkan tanah kelahirannya setelah pemberontakan tahun 1959 berulang-ulang menuduh Beijing melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang luas.
Beijing membalas bahwa Dalai Lama mengusahakan kemerdekaan Tibet dan menggerakkan kekuatan separatis di wilayah itu -- tuduhan-tuduhan yang dibantah oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1989.
Sekretaris Partai Komunis Wilayah itu, Zhang Qingli, juga mantan pejabat militer diperkirakan akan tetap pada jabatannya dalam perombakan yang sedang dilakukan.
Walaupun Tibet adalah satu wilayah otonomi, pemimpin wilayah itu selalu adalah etnik Han China.
Tindakan keras yang sedang dilakukan juga meluas ke wilayah-wilayah yang dihuni etnik Tibet seperti Provinsi Sichuan tempat tokoh Buddha yang dihormati Phurbu Tsering Rinpoche dihukum delapan tahun penjara karena secara tidak sah memiliki amunisi dan korupsi, Desember. Biarawan itu membantah semua tuduhan tersebut.
