Pemerintah Kurang Berdialog dengan Rakyat Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya mengedepankan dialog adalah komitmen yang harus diwujudkan bersama demi menciptakan Papua yang aman dan kondusif. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komnas HAM Papua Matius Murib, dalam jumpa pers di Sekretariat Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), Jakarta, Minggu (17/1/2010).

Hal tersebut menurutnya menjadi penting untuk dilakukan melihat penurunan drastis di bidang hak asasi manusia, dimana penegakan hukum dan keamanan di Papua menjadi memprihatinkan. "Marilah kita duduk bersama, bicara hak kita sebagai warga, tapi apa pemerintah bersedia atau tidak itu yang menjadi penting sekarang," katanya.

Lanjut Matius Murib, pemerintah dapat melakukan dialog kapan saja dengan warganya. "Tetapi kalau sebelum dialog sudah terjadi kekhawatiran itu yang soal," tandasnya. Pemerintah, kata dia, memiliki keraguan lantaran khawatir apakah dialog akan menyelesaikan persoalan atau justru menambahnya. "Pemerintah harusnya berani dong buka diri dengan rakyatnya," pungkasnya.

Sampai saat ini, untuk merealisasikan dialog tersebut, warga Papua yang didominasi oleh warga pendatang tersebut sedang berkonsolidasi untuk mencapai kesamaan pendapat di kalangan internal warga. Seperti diwartakan sebelumnya, Kontras dan Komisi Nasional HAM Papua menilai terjadinya penurunan drastis terhadap situasi HAM di Papua pada 2009. Rangkaian peristiwa kekerasan di Papua antara lain terjadi karena pengibaran Bendera Bintang Kejora, konflik antar warga, penganiayaan tahanan politik, dan penembakan warga sipil.