Surabaya, Kompas -
Hal itu dikemukakan Ketua DPW PKB Jawa Timur hasil Muktamar Ancol yang menghasilkan kepemimpinan Muhaimin Iskandar, Imam Nachrawi, di Surabaya, Senin (18/1).
”Saya akan bertemu Pak Hasan (Hasan Aminuddin, Ketua DPW PKB Jatim hasil Muktamar Parung pendukung KH Abdurrahman Wahid) dan membahas soal perdamaian ini,” kata Imam.
Pertemuan itu diharapkan bisa menghasilkan formula terbaik untuk menyudahi konflik kedua kubu. ”Kami siap menerima semua pihak kembali ke PKB,” tuturnya.
Hasan Aminuddin menyatakan terbuka untuk berbicara dengan semua pihak. Bahkan, sejak beberapa waktu lalu pihaknya sudah menugasi 10 orang untuk berbicara dengan berbagai pihak terkait perdamaian PKB.
”Kami juga sudah berkunjung ke Nahdlatul Ulama (NU) dan meminta peran aktif untuk menyelesaikan partai yang secara resmi dibentuk NU ini. Kami juga menyerahkan kepada NU untuk memverifikasi surat keputusan kepengurusan yang sah,” ungkap Hasan.
Menanggapi perdamaian PKB itu, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan, menilai, NU memang fasilitator terbaik untuk perdamaian tersebut. Namun, tidak semua tokoh NU layak menjadi fasilitator. ”Harus ulama yang diterima semua pihak dan tidak terlibat politik praktis atau para ulama yang mendeklarasikan PKB,” kata Kacung.
Di Jakarta, mantan anggota Tim 5 Pengurus Besar NU, yang membidani lahirnya PKB pada 1998, Ahmad Bagdja, mengusulkan, penyelesaian struktur di tingkat kepengurusan PKB tingkat pusat harus diikuti penyelesaian struktur di tingkat bawah, yaitu kabupaten dan kota.
”Rentetan persoalan kultural juga harus dituntaskan, yaitu dengan kembali menyatukan para kiai dan pendukung yang selama ini terpecah belah akibat konflik PKB,” kata Bagdja.