PLN Diminta Mempermudah Perizinan Swasta Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara diminta mempermudah proses pemberian izin kepada swasta lokal yang berinvestasi di bidang kelistrikan dan memberi klasifikasi yang jelas. Hal ini diharapkan dapat menjadikan investasi di sektor kelistrikan di Indonesia diminati para investor.

Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat Komite II yang membidangi Sumber Daya Alam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan jajaran direksi PT PLN, Rabu (20/1/2010), di Gedung DPD RI, Jakarta.

Dalam mengatasi ketersediaan energi listrik di daerah, Komite II DPD RI meminta kepada PT PLN agar mempermudah proses pemberian izin kepada swasta lokal yang berinvestasi di bidang kelistrikan dan memberi klasifikasi yang jelas. Kemudahan dalam pemberian izin itu bertujuan agar investasi di bidang kelistrikan bisa menjadi investasi yang diminati di Indonesia.

Selain itu , PT PLN diharapkan dapat memperhatikan potensi lokal yang dimiliki daerah dalam mengembangkan ketersediaan energi listrik di daerah, sehingga potensi yang dimiliki daerah dapat termanfaatkan secara maksimal. Dalam pengelolaan potensi lokal itu, PT PLN juga dapat memberdayakan daerah dalam pengelolaannya.

Pihak DPD juga meminta agar PT PLN melakukan revitalisasi kinerja organisasi baik di pusat dan di daerah dalam mengelola ketersediaan listrik. Hal ii untuk menjaga ketersediaan energi listrik secara adil, baik peruntukan dan penyebarannya, terutama di daerah yang belum terjangkau seperti daerah-daerah pemekaran.  

Bantuan Langsung

Menurut Ketua Komite II DPD RI Bambang Soesilo, pemerintah diminta agar memili ki program Bantuan Langsung Tunai di bidang kelistrikan yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung membayar listrik secara normal dan PLN dapat beroperasi secara normal. Program ini juga bisa membantu PLN dalam mengatasi defisit ketersediaan tenaga listrik.

Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan menyambut positif usulan DPD RI untuk mengadakan program BLT di bidang kelistrikan. Oleh karena, hal ini akan sangat membantu perusahaan negara tersebut dalam mengelola keua ngan perusahaan dan mengatasi defisit ketersediaan tenaga listrik. Saat ini PLN merugi jika melayani pelanggan kecil.

Pihaknya kini sedang merancang program pembayaran tagihan listrik melalui mekanisme pra bayar. Hal ini diharapkan bisa membuat pengelolaan kelistrikan di Indonesia bisa lebih efisien, transparan, dan menghindari potensi terjadinya penyimpangan di lapangan. "Kami juga akan mengembangkan pembangkit listrik-pembangkit listrik skala mini di daerah," kata dia.