100 Hari Pertama, Tingkat Kepuasan terhadap SBY Turun

JAKARTA, KOMPAS.com — Masa "bulan madu" Susilo Bambang Yudhoyono pasca-terpilih sebagai Presiden RI 2009-2014 bersama wakilnya, Boediono, tampaknya sudah usai. Survei terakhir yang dilakukan Indo Barometer 8-18 Januari 2010 menunjukkan tren penurunan tingkat kepuasan terhadap SBY dan jajarannya. Direktur Indo Barometer M Qodari mengungkapkan, dari survei terbaru, angka kepuasan SBY berada di angka 75 persen. Angka ini turun dibandingkan survei sebelumnya pada Agustus 2009. Saat itu, tingkat kepuasan terhadap SBY mencapai 90 persen.

"Angka tingkat kepuasan menurun 15 persen dibandingkan survei Agustus 2009 yang mencapai 90 persen. Kami maklum, Agustus 2009 itu masih angka euforia, ibaratnya bulan madu bagi SBY yang baru terpilih sebagai Presiden," kata Qodari pada diskusi Seratus Hari Kabinet, Sabtu (23/1/2010) di Jakarta.

Akan tetapi, angka 75 persen ini dinilainya masih menjadi kabar bagus bagi SBY. "Kalau turun wajar karena bulan madu kan tidak selamanya," ujarnya.

Salah satu faktor penurunan di antaranya karena tidak terdengarnya gaung program 100 hari yang tertutup dengan isu politik dan hukum yang lebih menggema. Dari hasil survei Indo Barometer pula, diketahui hanya 49 persen responden yang pernah mendengar program 100 hari. Sementara itu, angka pengetahuan masyarakat terhadap persoalan hukum jauh lebih besar. Qodari mencontohkan, sebanyak 69 persen reponden mengaku tahu dengan kasus Bibit-Chandra. Demikian pula dengan kasus Antasari Azhar (79 persen) dan kasus Bank Century (77 persen).

"Bahkan 25 persen responden mengaku setiap hari mengikuti kasus Century," ungkap Qodari.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring memandang wajar adanya tren penurunan angka kepuasan terhadap pemerintah. "Persepsi itu memang kadang naik kadang turun, tergantung asupan informasinya. Maka, media harus memberitakannya secara berimbang," ujar Tifatul dalam kesempatan yang sama.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo, justru menilai bahwa penurunan ini menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat atas program pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan. "Masyarakat menjadi apatis. Mereka perlu jawaban, tahun depan mau apa? Apakah mereka bisa meningkat kesejahteraan. Presiden harus menjelaskan, ke mana negara ini mau dibawa agar masyarakat tidak ragu," ujarnya.