Nyala PJU Kotabaru Tak Menentu

Kompas.com - 23/01/2010, 18:25 WIB

KOTABARU, KOMPAS.com - Masyarakat Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), mengeluhkan kondisi penerangan jalan umum (PJU) yang sering tidak menyala.
    
"Masyarakat menilai operasional lampu penerangan jalan umum tidak maksimal, bahkan sering terjadi pemadaman yang tidak beraturan," kata Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supian Noor, MT di Kotabaru, Sabtu (23/1/2010).
    
Menurut dia, masyarakat minta kepada pemerintah dan instansi terkait agar mengoperasikan lampu penerangan jalan umum hingga pagi hari. Permintaan masyarakat tersebut cukup beralasan, kata dia, karena masyarakat merasa setiap bulan telah membayar pajak penerangan jalan umum melalui pembayaran rekening listrik.
    
Akibat terjadi pemadaman PJU, kondisi Kota Kotabaru terlihat gelap gulita tidak mencerminkan sebuah ibu kota kabupaten. "Terlebih jika turun hujan, kondisi Kota Kotabaru sunyi- senyap," katanya.    
    
Sebelumnya, Manajer PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Kotabaru Burhan mengatakan hingga saat ini Kotabaru masih kekurangan daya untuk memenuhi kebutuhan listrik para pelangganya. "Agar semuanya tetap terlayani, pada beban puncak antara pukul 18.00 hingga pukul 22.00 Wita kami terpaksa melakukan pemadaman beberapa saat pada lampu penerangan jalan umum di jalur-jalur tertentu," katanya.
    
Setelah beban puncak berlalu, kata Burhan, lampu penerangan jalan umum akan kembali menyala dengan normal.
    
Sementara itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kotabaru Adi Sutomo mengatakan untuk mengurangi daya penerangan jalan umum, pemerintah akan mengganti lampu biasa dengan lampu hemat energi.
    
Pada APBD 2009 untuk pergantian lampu hemat energi sekaligus perbaikan konstruksi lampu PJU, disediakan Rp 2 miliar. "Karena tahap awal telah sukses, sehingga pada perubahan APBD Kotabaru 2009 pemerintah kembali mengalokasikan dana sebesar Rp 2 miliar untuk melanjutkan pergantian lampu hemat energi," katanya.
    
Namun, karena waktu tidak cukup untuk melaksanakan kegiatan itu, maka dana sebesar Rp 2 miliar tersebut dikembalikan dan baru akan kembali dicairkan pada APBD 2010.
    
Pada alokasi dana tahap pertama sebesar Rp 2 miliar telah digunakan untuk mengganti/memasang tiang konstruksi dan mengganti lampu biasa pada 258 titik dengan lampu hemat energi dari 250 watt menjadi 70 watt. "Kita berharap lampu biasa yang belum sempat diganti dengan lampu hemat energi pada APBD 2010 dapat segera diganti," katanya.
    
Dengan digantikannya lampu hemat energi itu, kata dia dapat mengurangi pemakaian lampu penerangan jalan umum (PJU), sehingga tagihan pembayaran juga berkurang. "Tagihan PJU untuk Oktober mencapai Rp 156 juta, namun untuk rata-rata tagihan lampu PJU di PT PLN selama 2009 sekitar Rp 120 juta perbulan," kata Sutomo.
    
Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kotabaru  Rijan Fahriansyah mengatakan hingga kini pelaksanaan lampu PJU melalui dua sistem.
    
Sistem pertama pemakaian daya menggunakan KWH meter sebanyak 36 lokasi dengan rata-rata pemakaian sekitar 101.200 watt per bulan.
    
Sedangkan sistem kedua pemakaian lampu tanpa menggunakan KWH, namun dengan cara kontrak daya sebesar 273.100 watt.
    
Pemakaian lampu tanpa menggunakan KWH meter itu berada pada 16 lokasi yang tersebar di wilayah Kotabaru.         

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau