JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara mengusulkan bantuan langsung tunai untuk listrik sehingga tarif listrik di pasaran bisa mencapai nilai keekonomian. Dengan adanya bantuan langsung tunai itu, diharapkan subsidi pemerintah yang diberikan untuk sektor kelistrikan bisa lebih tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (25/1/2010), di Jakarta.
Menurut Dahlan, sasaran bantuan langsung tunai atau BLT listrik itu diberikan kepada pelanggan kecil. "Mekanismenya belum tahu, tetapi kalau teknis kan lebih gampang dibandingkan BLT untuk BBM karena kami mengetahui siapa pelanggan yang layak disubsidi, datanya lebih mudah dibandingkan BLT yang dulu. Kalau pelanggan kecil dengan 450 watt, itu kan layak mendapat BLT," ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha justru mengusulkan skema penyaluran subsidi lain yaitu dalam bentuk feed in tarif. Implementasinya adalah, dalam pengembangan proyek listrik, biaya investasi dibagi dengan berapa jumlah penduduk yang akan menikmati listrik itu sebagaimana dilaksanakan di Jerman. Hal ini terutama berlaku untuk pelanggan besar dengan kapasitas sekitar 2.000 kWh.
Ia mencontohkan, mekanisme itu mirip dengan yang diberlakukan pada bahan bakar minyak. Jadi Pertamina memiliki beberapa jenis produk yaitu premium yang ditujukan bagi masyarakat menengah ke bawah dan pertamax atau BBM non subsidi dengan sasaran pemasaran adalah masyarakat menengah ke atas.
"Sekarang kan rakyat kaya dan miskin menikmati tarif listrik dengan harga yang sama. Padahal tarif listrik yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan nilai keekonomian karena mendapat subsidi dari pemerintah," kata dia. Dengan mekanisme feed in tarif, maka subsidi yang diberikan akan lebih tepat sasaran.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang