Biaya Penerbitan Obligasi Ditekan
”Pengurangan beban utang dalam APBN terus diupayakan karena itu bagian dari strategi pengelolaan utang negara. Bentuk program pengelolaan itu terutama buyback (pembelian kembali surat utang yang belum jatuh tempo) untuk mengurangi posisi nominal utang. Juga debt switch (pengalihan utang pada program lain) untuk mengganti utang yang mahal dengan yang murah,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta, Senin (25/1).
Data Ditjen Pengelolaan Utang menunjukkan, nilai obligasi negara terbanyak yang sudah diterbitkan pemerintah adalah Surat Utang Negara (SUN) dengan suku bunga tetap (fixed rate) berdenominasi rupiah, yakni Rp 399,942 triliun.
Lalu, surat utang pemerintah peninggalan krisis moneter 1997 yang tidak diperdagangkan di pasar modal sebesar Rp 251,86 triliun. Surat utang terbesar ketiga diterbitkan dalam bentuk obligasi global berdenominasi dollar AS, yakni Rp 150,968 triliun.
Kemudian, obligasi negara berdenominasi rupiah dengan suku bunga mengambang (floating rate) Rp 143,3 triliun.
Koordinator Koalisi Antiutang (KAU) Dedi Setiawan mengkhawatirkan bertambah besarnya beban yang akan ditanggung warga negara Indonesia pada masa depan akibat bertambahnya nilai SUN itu.
Selain itu, ada risiko pembayaran kembali surat utang yang jatuh tempo sehingga menyedot dana APBN jauh lebih besar lagi, sementara pos anggaran belanja sosial akan jalan di tempat.
”Pemerintah perlu mewaspadai perkembangan kepemilikan asing pada obligasi negara. Kepemilikan asing yang mencapai 9,6 miliar dollar AS pada SUN dan 3,8 miliar dollar AS di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hingga triwulan III-2009 menunjukkan, pemerintah sedang menabung gelembung finansial yang berisiko mengundang bencana keuangan di masa mendatang,” kata Dedi.
Kepala Ekonom BNI A Tony Prasetiantono mengingatkan pemerintah untuk waspada karena jumlah SUN sudah setara dengan anggaran belanja negara di APBN dalam setahun.
Meski demikian, masih ada ruang bagi pemerintah untuk menerbitkan obligasi karena produk domestik bruto (PDB) saat ini sekitar Rp 5.400 triliun sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB masih 20 persen.
Menurut Rahmat, untuk mencegah beban utang yang semakin tinggi, pemerintah kini lebih terfokus pada penerbitan obligasi di pasar domestik.
Jika pasar domestik semakin likuid, biaya utang akan semakin efisien. Selain itu, risiko pembayaran kembali obligasi yang jatuh tempo akan semakin kecil.
”Selama lima tahun terakhir ini imbal hasil obligasi semakin rendah. Itu artinya biaya utang semakin rendah. Kapasitas pasar juga semakin besar sehingga kebutuhan pembiayaan APBN sebagian besar dapat dipenuhi dari dalam negeri,” ungkapnya.
Sementara itu, peringkat utang Indonesia ditingkatkan dari level BB menjadi BB plus oleh lembaga keuangan pemeringkat internasional, Fitch Ratings.
Peningkatan peringkat tersebut penting artinya bagi Indonesia karena akan berdampak pada turunnya biaya penerbitan surat utang. Ongkos penerbitan surat berharga negara dalam bentuk imbal hasil dan kupon akan semakin ringan.
”Pemeringkatan ini merefleksikan bahwa Indonesia mulai pulih dari tekanan krisis keuangan global yang sangat parah pada tahun 2008-2009. Itu didukung oleh peningkatan yang berkelanjutan pada pengelolaan keuangan publik di Indonesia,” ujar Direktur Pemeringkat Fitch Ai Ling Ngiam.
