Setelah China, Bersiaplah Hadapi Australia-Selandia Baru

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah perlu melibatkan seluruh stakeholder sebelum melakukan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Australia dan Selandia Baru yang tinggal menunggu ratifikasi dan pemberlakuan ASEAN Economic Community pada tahun 2015. 

Demikian disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat seusai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/1/2010) . "Cepat atau lambat memang FTA dengan negara-negara itu akan terjadi. Yang jadi masalah sebelum menaikkan FTA, bicara dulu dengan stakeholder, sektor-sektor di bidang bisnis harus diajak ngomong," tuturnya.

Menurut Hidayat, pemerintah perlu memberikan peringatan kepada pelaku bisnis sebelum "meneken" perjanjian FTA. Ini dilakukan agar pelaku bisnis bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi FTA. "Yang dulu itu (ASEAN-China FTA) dikomplain bahwa tidak melibatkan stakeholder atau sektor itu," katanya.

Dia menilai, pemberlakukan ASEAN-China FTA yang terkesan tidak siap menjadi pembelajaran bagi pemerintah untuk melangkah ke perjanjian serupa berikutnya. Menurut dia, perjanjian FTA ke depan akan semakin sulit terbendung.

Sebelum mengimplementasikan FTA, imbuhnya, pemerintah juga perlu melihat kekuatan yang dimiliki oleh industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan gempuran produk impor.

"FTA dengan Australia-Selandia Baru, kita harus lihat strongpoint apa. Jangan sampai impor sapi-daging melulu. Itu yang mesti diantisipasi. Diperkuat dalam negeri," tegasnya.