STTB untuk Siswa Tak Lulus UN

Yogyakarta, Kompas - Dewan Pendidikan DIY menggagas pemberian surat tanda tamat belajar kepada siswa yang tidak lulus ujian nasional namun tamat belajar. Gagasan ini sebagai wujud penghargaan kepada siswa karena telah mengikuti proses belajar di sekolah. STTB bisa digunakan untuk mendaftar pendidikan yang lebih tinggi.

"Gubernur mempersilakan Dewan Pendidikan merumuskan konsepnya dengan dinas pendidikan, nanti melibatkan dinas pendidikan kabupaten/kota dan dewan pendidikan kabupaten-kota. Gubernur nanti tinggal membuat peraturan," kata Ketua Dewan Pendidikan DIY Wuryadi, seusai pertemuan Dewan Pendidikan DIY, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, Senin (25/1).

Pertemaun juga diikuti Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta DIY Budi Santosa Wignyosukarto. Dalam pertemuan itu, Sultan menuturkan, STTB akan menjaga martabat siswa yang tak lulus UN.

Menurut Wuryadi, UN sebagai penentu kelulusan telah menjadi sumber tekanan mental bagi siswa, terutama siswa yang tidak lulus. UN mengabaikan proses belajar siswa selama tiga tahun di sekolah. "Proses bersekolah anak selama di SD, SMP, dan SMA harus dihargai. Bagi siswa tidak lulus adalah tekanan berat sekali. Konsep STTB ini digagas kembali sebagai katub penyelamat agar tidak terjadi stres berkelanjutan yang merugikan anak didik," katanya.

Konsep serupa, ungkap Wuryadi, selama ini dipraktikkan di lingkungan pendidikan Tamansiswa. Setiap siswa yang tamat belajar mendapat piagam sekolah. Piagam itu bisa untuk mendaftar ke jenjang pendidikan lebih tinggi di pendidikan Tamansiswa. Terobosan

Pihaknya berharap terobosan STTB itu bisa diimplementasikan sebagai kebijakan lokal DIY sebelum UN digelar 22 Maret 2010. Dewan Pendidikan selanjutnya akan menggelar sarasehan mengundang para pemangku kepentingan pendidikan untuk mematangkan konsep ini agar bisa diimplementasikan.

Budi mengingatkan perlu ada komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan di DIY agar STTB lokal itu diakui bersama, baik untuk mendaftar sekolah dan perguruan tinggi maupun untuk melamar pekerjaan. "Kalau stakeholder tidak mengakui, kasihan juga yang mendapatkan," katanya.

Kepala Disdikpora DIY Suwarsih Madya menyambut baik terobosan itu. Pihaknya siap menyusun konsep bersama Dewan Pendidikan. (RWN)