JAKARTA, KOMPAS.com - Program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono dinilai gagal mengantisipasi berlakunya perjanjian perdangan bebas ASEAN-China (ACFTA) 2010 dan tidak dapat memberikan solusi atas kecemasan masyarakat dalam menghadapi ACFTA tersebut. Hal itu disampaikan ekonom Hendri Saparini saat mengkritisi 100 hari pemerintahan SBY-Boediono dalam acara yang digelar Kaukus Muda Indonesia, di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2010).
"Ini (ACFTA) sudah di depan mata.Ada masuknya produk manufaktur harga rendah, berdaya saing tinggi ke Indonesia. Tapi Saya tidak melihat program seratus hari ini ada langkah antisipasi atau solusi terhadap kecemasan masyarakat luas," katanya.
Hendri juga mengatakan, pemerintah dapat melakukan dua usaha dalam meredam serbuan barang asing pasca ACFTA yakni dengan meningkatkan daya saing produk Indonesia dan menyediakan pasar dalam negeri. Dikatakan pula, pemerintah tidak mampu mencari terobosan dalam menghadapi masalah-masalah terkait ACFTA. Hendri juga mengatakan bahwa pemerintah telah gagal menciptakan kepercayaan publik dalam membangun perekonomian lima tahun mendatang.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang