JAKARTA, KOMPAS.com — Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, ujian nasional tidak melanggar hak asasi manusia.
"Kalau melanggar, berarti Singapura juga melanggar dong karena mereka juga melaksanakan ujian nasional. Adukan saja ke Mahkamah Internasional kalau memang ujian nasional itu melanggar HAM," ujar Tifatul seusai memberikan pidato pembukaan diskusi publik Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) sebagai Alat Evaluasi Keberhasilan Pendidikan di Jakarta, Kamis (28/1/2010).
Menanggapi keputusan Komisi X DPR dalam Rapat Panitia Kerja UN 2010, Rabu (27/1/2010), yang merestui digelarnya UN dengan syarat-syarat perbaikan pada penyelenggaraannya, Tifatul menambahkan, UN memang harus dievaluasi untuk mendorong daya belajar siswa.
"Sudah tiga tahun UN dilaksanakan dengan hasil yang positif. Selain UN berhasil meningkatkan mutu kelulusan, tawuran juga stop," tambahnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang