Bandeng-Telur Versus Penguasa
KOMPAS.com — Kamis (28/1/2010) siang itu, suasana di depan gerbang utama Gedung MPR/DPR/DPD relatif lengang. Ribuan buruh yang sebelumnya berdemonstrasi menuntut evaluasi kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono baru saja meninggalkan arena unjuk rasa. Kertas-kertas coklat bekas pembungkus nasi dan lauknya berserakan. Sejumlah demonstran dari elemen masyarakat umum, yang masih tinggal, menyantap dengan lahap paket nasi yang dibagikan gratis. Sekitar tiga meter dari titik itu berdiri Deasy Arien (54), yang dengan semringah menggendong cucunya, Gilang Ramadan (2). Selain bersama Gilang, Deasy ditemani pula oleh anak pertama dan keduanya, Rani Gantini (28) dan Mia Romlah (25). Sementara dua anaknya yang lain, Boby Suryadi dan Sudah sejak sehari sebelumnya mereka sekeluarga bahumembahu menyiapkan nasi bungkus untuk para demonstran. Selain mereka, Dewi (45)—pembantu rumah tangga yang sehari-hari membantu Deasy—juga ikut menyiapkan berbungkus-bungkus nasi beserta lauknya itu. Tidak kurang dari 200 bungkus disiapkan Deasy dan keluarganya. Selain nasi, setiap bungkus nasi itu dilengkapi telur atau potongan ikan bandeng berikut sambal. ”Nilai satu bungkus nasi itu sekitar Rp 3.000,” kata Deasy, yang pertama kali ikut turun ke jalan saat aksi pawai rakyat Bahkan, ia menghitung, dengan harga sebutir telur yang Rp 600 dan nasi yang dihargai Rp 1.500 per bungkus, sesungguhnya nilai sebungkus nasi itu bisa lebih murah lagi. Adapun ikan bandeng yang disisipkan dipotong sedemikian rupa dalam ukuran tertentu sehingga biaya produksi maksimal sebesar Rp 3.000 per bungkus nasi terpenuhi. ”Kalau dikasih duit sebesar itu, kan, seperti tidak ada apa-apanya. Namun, kalau berbentuk nasi bungkus, kan, jadi berarti,” ujar Deasy, yang sehari-hari mengelola sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Sebanyak 200 bungkus nasi tersebut disiapkan di kediaman Deasy di wilayah Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pada Kamis itu, sekitar pukul 10.00, sudah diantarkan ke pelataran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Salemba, Jakarta Pusat. Deasy dan keluarganya tidak tergabung di organisasi atau elemen gerakan mana pun. Alasan ia ikut berdemonstrasi lebih karena merasa sudah capek dengan keadaan saat ini. Apalagi, imbuh Deasy, berbagai skandal yang mulai terungkap ke publik, seperti kebijakan penalangan Bank Century dan perseteruan antara KPK dan Polri, makin bikin ia capek. Informasi itu didapat Deasy dan keluarganya dari berita-berita yang mereka ikuti. ”Tetapi, Presiden malah rekaman (lagu), terus beli pesawat kepresidenan,” kata nenek dari empat cucu itu. Suami Deasy, Bambang Suryadi (54), yang juga seorang wiraswasta, tidak ikut demonstrasi itu. ”(Suami) lain aliran (pergerakan),” kata Deasy berseloroh. Lain lagi dengan Asrianty Purwantini. Lantaran memilih turun ke jalan, perempuan kelahiran Jakarta, 7 April 1961, yang akrab dipanggil Dodo ini justru disebut ”gila” oleh ketiga putranya. ”Indonesia adalah negara kaya yang tidak semestinya terjebak utang. Makanya, saya tidak benci orangnya (penguasa), tetapi benci perbuatannya,” kata Dodo. Sebelumnya, sejak tahun 1989, Dodo adalah seorang bankir. Ia pernah mencapai puncak karier sebagai komisaris independen merangkap dewan audit pada dua bank swasta. Saat itu usianya 37 tahun. Pada 1 November 1997, bank tempatnya mencari nafkah dilikuidasi. Namun, ia tetap dipercaya Bank Indonesia sebagai anggota tim likuidasi bank sejak saat itu hingga masa tugas yang baru berakhir pada Februari 2008. Ditemui di rumah kontrakannya di Tebet Barat, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum ikut demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Dodo bicara blakblakan soal motivasinya dan gerakan saat ini. ”Saya ingin anak-cucu saya bisa hidup lebih baik, itu saja. Jika itu sudah tercapai, saya mau tinggal di gunung, atau mati saja, karena saya tak mau menyusahkan orang di usia tua,” katanya. Namun, oleh anak-anaknya, ia malah dianggap eksentrik karena mereka tak paham apa yang dilakukan ibunya. ”Anak saya produk (sistem) kapitalis,” ujar Dodo. Dodo menyesalkan pemerintahan SBY-Boediono yang, menurutnya, tidak satu hati, kata, dan tindakan. ”Seperti demonstrasi ini saja, katanya boleh dan silakan, tetapi teman-teman kami dari luar Jakarta malah dilarang masuk Jakarta,” tutur Dodo soal praktik berdemokrasi pemerintahan SBY-Boediono yang dinilainya tidak menghasilkan kesejahteraan. Sama dengan Deasy, Dodo mesti mengeluarkan uang dari koceknya sendiri untuk berdemonstrasi. Menurut Dodo, demonstrasi tahun ini tidak sebesar aksi 1998 karena kekuatan yang terpecah. ”Visi misi mungkin sama, tetapi kepentingan beda,” sebutnya. Malam sebelumnya, di pelataran Kampus FK UI, Salemba, dua orang nenek, Dhati (58) dan Titi (61)—yang secara khusus datang ke malam renungan ”Amanat Penderitaan Rakyat” yang diselenggarakan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia—berpendapat sama. ”Sekarang gerakan belum mengerucut. Kalau tahun 1998, kan, musuhnya satu: Soeharto! Sekarang ini mahasiswa dan ikatan alumni juga masih terpecah suaranya,” ujar Dhati.
