UMKM Yogya Rentan Terpuruk
YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makin terpuruk apabila pemerintah tidak memberikan perhatian khusus pada industri berbasis masyarakat tersebut dalam persaingan perdagangan bebas akibat kebijakan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA).
"Sekitar 90 persen industri yang ada di Yogyakarta adalah UKM, dan sektor tersebut sangat rentan terhadap persaingan bebas apabila tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Apalagi sekarang ini, nilai ekspor DIY juga turun sekitar 20 persen," kata Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) DIY Jadin Jamaludin di Yogyakarta, Sabtu (30/1/2010).
Menurut dia, industri yang sudah mapan seperti industri besar memang tidak akan mengalami tekanan kuat akibat kebijakan ACFTA yang mulai diberlakukan awal tahun, tetapi tekanan akan lebih banyak dialami oleh industri kecil yang menyerap sekitar 900.000 pekerja tersebut. "Bisa-bisa, pelaku UKM yang tidak dapat bertahan justru akan berbalik untuk menjadi pedagang yang memasarkan barang-barang produksi China karena memang harganya lebih murah," katanya.
Ia mencontohkan, pangsa pasar yang dinikmati oleh industri dalam negeri khususnya tekstil adalah 22 persen, sedangkan sisanya adalah produk impor. "Jika pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa, pangsa pasar tersebut bisa-bisa semakin turun ditambah daya beli masyarakat yang saat ini kurang, bahkan bisa turun tajam," katanya.
Keunikan dari produk Yogyakarta, menurut Jadin, tidak menjamin bahwa negara lain tidak akan menirunya karena saat ini China telah "membajak" desainer-desainer dari Indonesia untuk mendesain produk bernuansa Indonesia, misalnya batik. "Memang tidak sepenuhnya sama dengan batik buatan Yogyakarta misalnya, tetapi produk yang dihasilkan sudah sangat menyerupai batik dengan harga yang murah. Masyarakat menengah ke bawah tentu memilihnya," katanya.
Kampanye atau seruan untuk mencintai produk dalam negeri, lanjut dia, hanya akan menjadi opini belaka jika daya beli masyarakat kurang karena masyarakat akan lebih memilih untuk membeli produk dengan harga lebih murah.
Perhatian pemerintah, menurut Jadin, memang sudah ada, tetapi realisasi di lapangan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat belum ada, khususnya untuk pelaku industri kecil dan menengah. "Seharusnya pemerintah sudah mulai bersiap diri sejak kebijakan tersebut dikemukakan pada 2002 dan pada 2005 ditetapkan akan dilakukan pada 2010. Lima tahun itu terbuang percuma dan kini baru kebakaran jenggot," katanya.
