JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan hingga kini belum melakukan verifikasi terhadap semua calon bupati Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, termasuk di dalamnya adalah artis Ayu Azhari.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Tjahjo Kumolo, Sabtu (30/1/2010), menjelaskan, peluang Ayu Azhari dan calon lainnya sama.
Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Andreas H Parieara sebelumnya menjelaskan, nama Ayu Azhari sudah diserahkan ke DPP bersama tujuh calon lainnya untuk dipertimbangkan.
"Akan tetapi, DPP (PDI-P) sampai sekarang belum ada keputusan siapa yang nanti resmi akan diusung dalam Pilbup Sukabumi. Belum ada fit and proper test yang dilakukan. Dan pada prinsipnya, DPP akan merekomendasikan kepada pasangan calon yang tepat sebagai pemimpin daerah," kata Tjahjo Kumolo yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P DPR ini.
Secara khusus, Tjahjo menjelaskan tentang kemungkinan peluang Ayu Azhari, kakak kandung Rahma, Sarah, dan Ibra Azhari ini. Sudah tentu, kata Tjahjo, DPP memiliki pertimbangan khusus bagi artis yang pernah membintangi film Without Mercy (1995) itu.
"Pertimbangan khusus, tentunya kita (DPP PDI-P) akan melihat apakah dia (Ayu) bisa kita dianggap mampu menjadi pemimpin. Mampu memimpin daerah dengan segala kompleksitasnya yang ada, terutama di Sukabumi," ujar Tjahjo Kumolo.
Wakil Sekjen DPP PDI-P Agnita Singedikane memiliki argumentasi lain terhadap figur Ayu Azhari. Dikatakan, hingga kini DPP tidak pernah membicarakan figur Ayu Azhari. Dalam setiap rapat DPP, Agnita menegaskan lagi, nama istri Mike Tramp, mantan vokalis grup musik White Lion, ini sama sekali belum pernah disebut.
"Banyak kader kami yang bagus untuk menjadi kepala daerah. Dan syarat
bagi calon yang kami usung adalah yang memiliki loyalitas. Sementara Ayu kan baru sekarang tiba-tiba muncul. Akan tetapi, PDI-P sebagai partai terbuka tentu membuka pintu bagi siapa saja, asalkan memenuhi syarat," kata Agnita diplomatis.
Latar belakang calon, katanya lagi, menjadi pertimbangan yang utama. Dirinya kemudian mengingatkan, banyak figur publik yang mendapat restu dari DPP, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil rakyat, adalah tokoh setempat.
"Jadi, bukan figur yang kemudian muncul secara tiba-tiba," tegas Agnita Singedikane.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang