Nama Ayu Azhari Belum Pernah Dibahas di DPP PDI-P

Kompas.com - 30/01/2010, 16:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan hingga kini belum melakukan verifikasi terhadap semua calon bupati Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, termasuk di dalamnya adalah artis Ayu Azhari.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Tjahjo Kumolo, Sabtu (30/1/2010), menjelaskan, peluang Ayu Azhari dan calon lainnya sama.

Wakil Ketua DPD PDI-P Jawa Barat Andreas H Parieara sebelumnya menjelaskan, nama Ayu Azhari sudah diserahkan ke DPP bersama tujuh calon lainnya untuk dipertimbangkan.

"Akan tetapi, DPP (PDI-P) sampai sekarang belum ada keputusan siapa yang nanti resmi akan diusung dalam Pilbup Sukabumi. Belum ada fit and proper test yang dilakukan. Dan pada prinsipnya, DPP akan merekomendasikan kepada pasangan calon yang tepat sebagai pemimpin daerah," kata Tjahjo Kumolo yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P DPR ini.

Secara khusus, Tjahjo menjelaskan tentang kemungkinan peluang Ayu Azhari, kakak kandung Rahma, Sarah, dan Ibra Azhari ini. Sudah tentu, kata Tjahjo, DPP memiliki pertimbangan khusus bagi artis yang pernah membintangi film Without Mercy (1995) itu.

"Pertimbangan khusus, tentunya kita (DPP PDI-P) akan melihat apakah dia (Ayu) bisa kita dianggap mampu menjadi pemimpin. Mampu memimpin daerah dengan segala kompleksitasnya yang ada, terutama di Sukabumi," ujar Tjahjo Kumolo.

Wakil Sekjen DPP PDI-P Agnita Singedikane memiliki argumentasi lain terhadap figur Ayu Azhari. Dikatakan, hingga kini DPP tidak pernah membicarakan figur Ayu Azhari. Dalam setiap rapat DPP, Agnita menegaskan lagi, nama istri Mike Tramp, mantan vokalis grup musik White Lion, ini sama sekali belum pernah disebut.

"Banyak kader kami yang bagus untuk menjadi kepala daerah. Dan syarat
bagi calon yang kami usung adalah yang memiliki loyalitas. Sementara Ayu kan baru sekarang tiba-tiba muncul. Akan tetapi, PDI-P sebagai partai terbuka tentu membuka pintu bagi siapa saja, asalkan memenuhi syarat," kata Agnita diplomatis.

Latar belakang calon, katanya lagi, menjadi pertimbangan yang utama. Dirinya kemudian mengingatkan, banyak figur publik yang mendapat restu dari DPP, baik sebagai kepala daerah maupun sebagai wakil rakyat, adalah tokoh setempat.

"Jadi, bukan figur yang kemudian muncul secara tiba-tiba," tegas Agnita Singedikane.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau