Pesan Politik Lewat Bom
Zina menceritakan bagaimana ia mengamankan diri dengan masuk ke bawah meja bersama seorang bocah perempuan berusia lima tahun, anak rekan sekerjanya. Bocah kecil itu dalam pelukannya dan dicengkeram oleh rasa ketakutan teramat sangat.
Belakangan ia baru tahu ledakan bom itu terjadi di dekat Hotel Sheraton Ishtar, hotel paling terkenal di Baghdad, yang terletak di Firdos Square dan dibuka sejak tahun 1982.
Selagi rasa takut dan terkejut belum hilang, dua ledakan berturut-turut mengoyak langit Baghdad. Sebuah ledakan terjadi di dekat Hotel Babylon di Distrik Karrada, yang masuk dalam wilayah Zona Hijau—yang semestinya daerah aman. Ledakan lainnya terjadi di dekat Hotel al-Hamra di Distrik Jadriyah.
Hotel-hotel yang menjadi sasaran peledakan bom itu menjadi tempat menginap favorit para usahawan dan wartawan asing. Dengan demikian, jelas pesan yang mau dikirimkan lewat peledakan bom itu: membuat takut orang-orang asing datang ke Irak untuk tujuan apa pun; membangun citra bahwa Irak tetap tidak aman.
Bukan kali ini saja bom berledakan di Baghdad dan juga kota-kota lainnya di Irak. Serangan Agustus, Oktober, dan Desember tahun lalu, misalnya, menewaskan hampir 400 orang—yang menjadi sasaran adalah kementerian keuangan, kementerian luar negeri, dan kementerian kehakiman.
Ketika itu, PM Irak Nouri Maliki menuding kelompok-kelompok yang setia pada Partai Baath—yang sudah dilarang—pendukung Saddam Hussein sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Kalau benar tudingan Maliki itu, apa yang dicari dan diinginkan kelompok pendukung Saddam Hussein itu?
Hari Minggu dan Senin lalu terjadi empat ledakan bom yang menewaskan paling kurang 50 orang dan melukai lebih dari 150 orang. Apa peledakan bom itu juga dilakukan oleh kelompok pendukung Partai Baath dan loyalis Saddam Hussein atau kelompok lain, semisal Al Qaeda, geng-geng kriminal, atau milisi-milisi bersenjata lain? Dan, apakah serangan itu ada hubungannya dengan pemilu parlemen yang akan dilaksanakan tanggal 7 Maret mendatang?
Bila mencermati fakta di lapangan, kiranya orang akan cenderung mengaitkan dengan para pendukung Partai Baath. Adalah Keputusan Komisi Keadilan dan Akuntabilitas yang menjadi simpul kuncinya. Tindakan komisi itu ibarat granat tangan yang dilemparkan ke tengah kubu loyalis Partai Baath.
Komisi memutuskan untuk mencoret 511 dari 6.500 calon legislatif—sebagian besar adalah tokoh-tokoh Muslim Sunni—karena dituding punya hubungan dengan Partai Baath. Di antaranya adalah Menteri Pertahanan Abdul-Kader Jasssem al-Obeidi dan seorang politisi Sunni terkemuka, Saleh al-Mutlaq. Keputusan tersebut disetujui komisi pemilu (International Herald Tribune, 22/1/2010).
Bisa dipahami kalau orang- orang Sunni marah. Keputusan itu adalah pukulan bagi mereka yang pernah memboikot pemilu dan berjuang keras melawan pemerintahan di bawah dominasi kelompok Syiah. Lewat pemilu mendatang, sebenarnya mereka ingin memainkan peran baru yang lebih konstruktif.
Yang lebih menyakitkan hati orang-orang Sunni adalah syarat yang diajukan pada mereka untuk bisa ikut pemilu. Mereka harus membuat pernyataan bahwa mereka menolak Partai Baath. Padahal, kalau mau jujur, semasa zaman Saddam Hussein, bisa dikatakan dua pertiga rakyat Irak adalah anggota Partai Baath.
Partai ini memiliki empat pilar: ideologi totalitarian, pemerintahan partai tunggal, ekonomi terpimpin, dan kontrol ketat terhadap media dan tentara. Dari sinilah Saddam mengembangkan sistem politik Irak dengan memberikan tempat pada kaum Sunni.
Sementara itu, kaum Syiah yang walau jumlahnya lebih banyak (yang ketika itu diperkirakan berjumlah 60-65 persen dari 25 juta jiwa penduduk Irak; Sunni sekitar 32-37 persen), tetapi posisi mereka ”terpinggirkan”.
Hal itu menggambarkan bahwa usaha Irak untuk membangun negara bangsa belum berhasil. Tidak bisa dimungkiri bahwa masalah tersebut, terpecah belahnya masyarakat Irak, menjadi perintang dalam usaha membangun negeri baru, negara yang demokratis. Peter Bachrach, misalnya, berpendapat bahwa tujuan tertinggi dari demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memaksimalkan perkembangan setiap individu yang mendapat jaminan mutlak akan kebebasan.
Apakah di Irak bisa terjadi seperti itu? Selama Irak terpecah belah berdasarkan garis sektarian, garis politik, dan etnis, sulitlah negeri itu lahir sebagai negeri baru, dan akan terus dikuasai dendam yang membawa mereka ke dalam lingkaran setan saling membalas.
Karena setiap usaha pembentukan negara baru, apa pun bentuknya, entah itu negara republik demokrasi, negara federal, atau bentuk lain selalu disusul pertanyaan: siapa yang akan berkuasa? Dari kelompok mana? Sunni? Syiah? Kurdi? Pendukung Saddam Hussein?
Tidak jarang pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dalam bentuk ledakan bom. Itulah Irak.
