Lagi, DPR Bakal Surati SBY soal Posisi Gubernur BI

Kompas.com - 01/02/2010, 14:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR kembali akan mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar segera mengajukan nama-nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat ini masih kosong sejak ditinggalkan Boediono yang menjadi Wakil Presiden.

"Karena belum ada jawaban apa pun dari Presiden, kami akan kirim lagi," kata Wakil Komisi XI DPR Melchias Marcus Mekeng di Gedung DPR Jakarta, Senin (1/2/2010).

Sebenarnya, kata Mekeng, pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden atas kekosongan posisi Gubernur BI dua minggu lalu. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Presiden. Di sisi lain, tenggat untuk mengisi jabatan nomor satu di bank sentral itu telah lewat sejak dua tahun lalu.

"Deadline-nya sudah dua tahun lalu. Tidak jelas ini kenapa tidak diselesaikan satu per satu masalahnya. Apa karena Pak Darmin (Pjs Gubernur BI Darmin Nasution) mau dipindahin lagi ke Depkeu dan jadi menteri. Ini mana tahu," kata Mekeng.

Mekeng mengatakan, posisi Gubernur BI harus secepatnya diisi agar tidak mengganggu kegiatan operasional BI. "Gubernur BI harus secepatnya. Kalau sekarang kan hanya Pjs, kurang mantap. Lagi pula kan double jabatan. Bayangkan tiba-tiba krisis apa bagaimana," pungkasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau