JAKARTA, KOMPAS.com — Merebaknya isu pemakzulan terhadap Presiden dan Wakil Presiden mengundang reaksi keras dari Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Patrialis menyatakan ketidaksetujuannya terhadap dorongan sejumlah elemen masyarakat itu.
"Kalau komentator bilang, ini saatnya (pemakzulan), sangat kita sayangkan mereka lebih banyak provokasi ketimbang bicara pertimbangan hukum," tuturnya di Gedung MPR, DPR, DPD RI, Senin (1/2/2010). "Suara pemakzulan lebih banyak pada provokasi dan orang-orang yang ingin mempengaruhi suasana saja. Yang ingin negara ini ribut terus," ucapnya.
Menurutnya, dorongan itu harusnya tak selalu didengungkan tanpa langkah yang tepat melalui proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Baginya, jika MK memutuskan, maka tentu semua warga negara akan menaatinya. "Ini suara konstitusi," tandasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang