Tekan Suku Bunga Perbankan
Demikian diungkapkan Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar di sela-sela lokakarya ”Kesiapan Jawa Tengah terhadap FTA ASEAN-China”, Selasa (2/2) di Semarang, Jawa Tengah. Impor produk nonmigas dari China tahun 2009 mencapai 13,49 miliar dollar AS, naik 300 persen dibandingkan dengan posisi tahun 2004.
Kementerian Perdagangan, ujarnya, telah mengeluarkan langkah-langkah untuk menghadapi FTA, khususnya menghadapi serbuan produk impor. Strategi utama adalah penguatan daya saing produk lokal, antara lain dengan pembenahan infrastruktur dan energi, pemberian insentif berupa pajak dan nonpajak lainnya, serta perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga kredit.
Persoalannya, hingga kini perbankan di dalam negeri belum juga menurunkan suku bunga kredit komersial yang berkisar 13,5 persen. Padahal, China memberikan suku bunga kredit komersial sekitar 5,31 persen. Biaya bunga kredit diklaim mencapai 40 persen dari komponen biaya produk di Indonesia.
Menurut Mahendra, penerapan FTA per 1 Januari 2010 kerap lebih dikedepankan ancamannya, bahkan oleh dunia usaha sudah dipandang sebagai kiamat. Apabila nuansa positif atau peluang tidak dilihat, perbankan pun khawatir menyalurkan kredit kepada industri.
”Bahasa pengusaha sudah mengerikan. Perbankan juga pasti takut menyalurkan kredit,” ujar Mahendra dalam lokakarya.
Dengan inflasi yang terus meningkat pada 2010, suku bunga kredit perbankan semakin sulit ditekan. Badan Pusat Statistik kemarin melaporkan inflasi bulan Januari mencapai 0,84 persen. Diperkirakan, tingkat inflasi tahun 2010 mencapai sekitar 5 persen, meningkat dibandingkan dengan inflasi aktual 2,78 persen tahun 2009.
Pengamat perbankan sejauh ini menyayangkan Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan suku bunga acuan BI atau BI Rate pada level 6,5 persen. Berkenaan dengan inflasi Januari 2010 yang tercatat 0,84 persen, BI diminta agar tidak segera menaikkan suku bunga acuan yang membuat suku bunga kredit bakal naik lagi.
Bambang Soesatyo, Ketua Komite Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia, secara terpisah, mengatakan, penurunan suku bunga perbankan ini harus diupayakan pemerintah.
Langkah ini mutlak karena lonjakan tajam produk impor China ke pasar dalam negeri tahun 2009 merupakan persoalan strategis. Persoalan yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional, ketahanan ekonomi puluhan juta rakyat Indonesia yang menggeluti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
”Persoalannya bukan lagi sekadar masalah defisit-surplus neraca perdagangan RI-China. Kalau kecenderungan tahun 2009 saja sudah seperti itu, implementasi kesepakatan FTA akan menjadi pukulan yang mematikan industri manufaktur dan UMKM Indonesia,” kata Bambang.
Bambang memandang, apabila sektor manufaktur dan UMKM lumpuh, fondasi ketahanan ekonomi Indonesia jebol. Jumlah Pengangguran tereskalasi dan bangsa ini akan diselimuti masalah sosial akibat kemiskinan. Status Indonesia sebagai negara konsumen akan menumbuhkan masalah ketimpangan daya beli di antara elemen masyarakat. Ledakan masalah sosial hanya menunggu waktu.
Tak banyak pilihan bagi pemerintah kecuali konsisten dan secara sistematis memulihkan kinerja sektor riil, utamanya sektor manufaktur dan UMKM.
Banyak hal telah dicoba dilakukan pemerintah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Sayang, dari semua upaya itu, pemerintah dan otoritas moneter belum terlihat sungguh-sungguh berusaha menurunkan suku bunga bank untuk kredit modal kerja dan kredit investasi. Padahal, FTA mulai memasuki tahap implementasi.
Ketua Umum Kadin Jawa Tengah Solichedi mengatakan, pelaku industri di Jateng yang penuh kreativitas tidak takut bersaing di pasar global. Yang dikhawatirkan justru pasar domestik yang digempur produk China dari berbagai pintu masuk sehingga butuh dukungan kebijakan pemerintah.
Sementara itu Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Budi Widiarko menilai FTA akan menghasilkan reaksi campur aduk dari berbagai kalangan. Media China memandang FTA sebagai peluang, sementara media ASEAN memandang FTA menyeramkan dan bernuansa kekhawatiran. Pemimpin di ASEAN selalu menjamin perdagangan bebas.
Menurut Budi, kalau dilihat secara jernih, peluang Indonesia bukanlah produk-produk massal. Peluang terletak pada industri kreatif, pertanian organik, produk herbal, wisata eksotik dan alami, reduksi jejak karbon, produk nilai tambah, dan customized products (inovasi dari produk lokal untuk memperoleh nilai tambah).
Sementara itu Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Hari Priyono memastikan Indonesia telah memiliki instrumen untuk melindungi pasar domestik dari serbuan produk pertanian impor terkait FTA, yakni melalui perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan yang dikenal dengan sanitary and phytosanitary serta perlindungan kesehatan manusia melalui penerapan sistem keamanan pangan.
