Pabrik Pupuk, Maju Salah Mundur Salah

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri pupuk di Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi yang hampir sama dengan idiom, maju salah mundur pun salah. Di satu sisi, pasokan gas yang sangat terbatas membuat industri ini seperti tanpa masa depan, akibatnya di sisi lain, tidak ada perbankan yang berani menanamkan modal di industri pupuk karena masalah pasokan bahan bakunya itu.

Ketua Kelompok Kerja Pupuk Nasional sekaligus Deputi Bidang Koordinator Perdagangan dan Industri, Menko Perekonomian, Edy Putra Irawadi mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Rabu (3/2/2010).

Menurut Edy, perusahaan pupuk milik pemerintah sekalipun tidak tidak mungkin mendapatkan kredit dari bank jika tidak ada jaminan pasokan gas. Sebab, gas merupakan bahan baku utama, yang berkontribusi 90 persen dari seluruh total produksi pupuk kimia.

Atas dasar itu, pemerintah dalam Program 100 Hari mengagendakan revitalisasi pabrik pupuk. Caranya dengan membangun pabrik baru dengan nama Pupuk Kaltim (PKT)-5 yang menggantikan pabrik PKT -1 yang tadinya membutuhkan pasokan gas sebanyak 123 juta standar kaki kubik per hari (mmscfd). Namun, BP Migas (Badan Pengatur Hulu Migas) hanya bisa menjamin 80 mmscfd. "Atas dasar itu, kapasitas PKT-5 dirampingkan," ujarnya.

Total investasi untuk membangun PKT-5 adalah 800 juta dollar AS atau sekitar Rp 8 triliun. Kebutuhan modal itu akan ditutup dari modal Pupuk Kaltim sendiri sebanyak 30 persen, dan 70 persen sisanya dari pembiayaan perbankan.

"Dengan cara ini akan terjadi penghematan sekitar 70 juta dollar AS per tahun. Kalau harga per mmbtu (juta kaki kubik standar unit panas Inggris) 75 juta dollar AS per tahun . Jika diasumsikan harga gas rata-rata sebesar 6,7 dollar AS per ton, maka akan ada penghematan sekitar 11 mmscfd. Sebab, pabrik tua PKT-1 ini mengkonsumsi gas 91 mmscfd, sedangkan teknologi pabrik baru di PKT-5 hanya 80 mmscfd," cetus Edy.