Pansus Diminta Panggil Presiden
Hal itu disampaikan Akbar Faisal dalam diskusi di Dewan Perwakilan Daerah di Jakarta, Rabu (3/2/2010). Presiden adalah penanggung jawab keuangan negara. ”Memang penanggung jawab keuangan didelegasikan ke pembantu-pembantunya, tetapi masak yang punya rumah tidak tahu kalau ada tikus,” katanya. Keterangan Presiden diperlukan untuk mengecek apakah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati benar-benar melaporkan kebijakan pemberian dana talangan kepada Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Berbeda dengan Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) justru menilai pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun itu merupakan bagian dari penyelamatan ekonomi nasional dari krisis ekonomi. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, uang pemerintah yang diberikan kepada Bank Century tidak hilang. Sementara itu rekaman sejumlah rapat yang dilakukan Dewan Gubernur Bank Indonesia akan diperdengarkan, Kamis ini. Pansus akan memutar rekaman rapat yang membahas kebijakan fasilitas pinjaman jangka pendek, rapat penetapan Bank Century sebagai bank gagal dan berdampak sistemik, serta rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang memutuskan pemberian dana talangan, November 2008. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais meminta Presiden memberhentikan Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani karena keduanya dinilai berlaku tidak profesional, melanggar norma hukum dan keadilan dalam menangani kasus Century. Akan tetapi, Amien menilai tidak proporsional apabila diarahkan pada pemakzulan Presiden. Kemarin, sebagian anggota Tim Sembilan DPR, yaitu Bambang Soesatyo (Partai Golkar), Maruarar Sirait (PDI-P), Misbakhun (PKS), Lili Chodidjah Wahid (PKB), dan Akbar Faisal (Hanura), menemui Persatuan Purnawirawan AD. Menurut Maruarar, Pansus butuh dukungan, antara lain berupa pengawasan masyarakat.
