Iran Terkesan Berubah dan Penuhi Permintaan Barat

KOMPAS.com - Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Selasa (2/2/2010) di Teheran, menyatakan kesediaan Iran melaksanakan transaksi pertukaran uranium dengan Barat sesuai permintaan Barat. Namun, masih perlu dicermati lebih lanjut apa arti pernyataan ini.

Ahmadinejad menyatakan, tidak ada masalah dengan pengiriman bahan uranium Iran dengan kadar pengayaan sangat rendah, yakni 3,5 persen, ke luar negeri. Pengirim itu kemudian akan ditukar dengan bahan bakar nuklir dengan pengayaan 20 persen.

Ahmadinejad menambahkan, Iran siap menandatangani sebuah transaksi demi terjaminnya pelaksanaan transaksi tersebut secara benar dan sempurna.

AS tampak hati-hati menanggapi pernyataan Ahmadinejad itu. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Philip Crawley, seperti dikutip banyak kantor berita asing, mengatakan, ”Iran hendaknya menyampaikan kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) tentang sikapnya jika benar-benar ingin mengirim bahan uraniumnya ke luar negeri.”

Menurut Crawley, AS tidak ingin merundingkan lagi kesepakatan yang pernah dicapai antara Iran dan kelompok 5+1 (AS, Rusia, China, Inggris, Perancis, ditambah Jerman) di Geneva, Swiss, tahun lalu.

Seperti diketahui, Iran secara prinsip telah menyetujui untuk melakukan proses pengayaan uranium di luar negeri pada pertemuan Iran dengan kelompok negara 5+1 di Geneva pada 1 Oktober 2009.

AS, Perancis, dan Rusia menggelar pertemuan lagi dengan Iran pada 19 dan 20 Oktober 2009 di Viena, Austria, dalam upaya mencari kesepakatan tentang teknis pelaksanaan pengiriman uranium Iran ke luar negeri untuk dilakukan proses pengayaan.

Namun, Iran kemudian tidak mengindahkan kesepakatan Geneva setelah Pemerintah Iran mendapat kecaman dari kubu garis keras di parlemen.

Ketua Parlemen Iran Ali Larijani serta Ketua Komisi Luar Negeri dan Keamanan Nasional di parlemen, Alaeddin Boroujerdi, adalah dua tokoh yang paling mengecam kesepakatan Geneva tersebut.

Pemerintah Iran yang notabene berasal dari kubu garis keras memilih mengabaikan komitmennya dengan kelompok negara 5+1 itu. Ini dilakukan untuk menjaga kesatuan barisan kubu garis keras atau konservatif di dalam negeri untuk menghadapi oposisi kubu reformis yang dipimpin Hossein Mir Musavi menyangkut hasil pemilu presiden 12 Juni 2009.

Dinamika politik di dalam negeri Iran itu menyebabkan isu program nuklir Iran tidak mengalami perkembangan signifikan, dan bahkan dijadikan alat manuver untuk memperkuat posisi politik pemerintah dalam menghadapi oposisi.

Iran bahkan berani mengabaikan batas akhir Desember 2009 yang ditetapkan Presiden AS Barack Obama untuk menjawab tawaran kompensasi ekonomi dan politik dari kelompok 5+1 itu kepada Iran, dengan imbalan Iran harus komitmen melaksanakan kesepakatan Geneva itu.

Pertarungan diplomasi Iran dan Barat pun kembali sengit seperti sebelum era pertemuan Geneva, 1 Oktober 2009.

Gagal karena China

Negara-negara Barat kembali berupaya menjatuhkan sanksi baru atas Iran. Itulah yang mendorong kelompok negara 5+1 menggelar pertemuan lagi tingkat pejabat tinggi di New York pada 16 Januari lalu.

Namun, pertemuan tersebut juga gagal menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran karena China menolak mendukung kecenderungan mitranya dari kelompok 5+1 untuk mengenakan sanksi baru terhadap Iran.

Ketidakkompakan kelompok negara 5+1 itu membuat upaya diplomasi menyangkut program nuklir Iran itu mengalami jalan buntu. Hal itulah yang diduga kuat mendorong Presiden AS Barack Obama bermanuver dengan opsi militer untuk menekan Iran.

Harian The New York Times melaporkan, Presiden Obama telah meletakkan program percepatan penyebaran jaringan pertahanan rudal di kawasan Arab Teluk untuk menangkal kemungkinan serangan Iran.

Harian itu mengatakan, AS akan menempatkan armada kapal perang di lepas pantai Iran dan sistem pertahanan udara di empat negara Arab Teluk, yaitu Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Bahrain.

Komandan pasukan gabungan AS, David Petraeus, dalam sebuah seminar di lembaga kajian perang pada 22 Januari lalu menegaskan, Iran merupakan ancaman utama bagi negara-negara Arab Teluk.

Menurut dia, percepatan penyebaran sistem pertahanan rudal yang dicanangkan sejak era pemerintah Presiden AS George Bush meliputi penyebaran delapan sistem pertahanan rudal Patriot yang mampu menangkal serangan rudal jarak dekat.

Petraeus juga mengatakan, masing-masing empat negara Arab Teluk, yakni Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab mendapat jatah dua sistem pertahanan rudal Patriot.

Karena itu, pernyataan Ahmadinejad perlu dicermati, apakah kesediaannya menerima tawaran Barat hanya sebuah manuver seperti yang biasa dilakukan Iran sebelum ini untuk berkelit dari tekanan terus-menerus dari Barat, ataukah sebuah ucapan serius lantaran posisi politik Pemerintah Iran di dalam negeri semakin kuat?

Atau, apakah Iran mulai berpikir soal opsi serangan militer yang juga sudah dipikirkan Israel? (MTH)