Presiden: Kritik ibarat Obat
JAKARTA, KOMPAS.com — Saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapim Polri 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung mengenai kritikan dari masyarakat. Ia menyambut baik kritikan yang membangun.
"Ibarat obat, jika kritik itu sesuai dengan dosis, apalagi disertai dengan solusi, kritik itu akan menjadi obat kita yang mujarab. Sebaliknya jika overdosis, kritik itu malah akan membuat kita lebih sakit," ujar Presiden di Mabes Polri Jakarta, Senin (8/2/2010),
Pada kesempatan itu, SBY sama sekali tidak menyinggung mengenai aksi demo yang dinilai tidak sopan dan etis seperti saat menyampaikan pengarahan di rapat kerja pemerintah di Cipanas, pekan lalu.
Dia juga tidak menyinggung soal penanganan kasus Bank Century ataupun soal pemakzulan.
Namun, Presiden juga sempat mengulang pertanyaan seorang taruni pada saat pelantikan taruna TNI dan Polri pada Desember lalu. Presiden mengutip kembali pertanyaan seputar kasus pimpinan KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto beserta jawaban Presiden, yang meminta Polri harus menghadapinya dengan sikap yang jernih, rasional, tenang serta tidak emosional untuk tetap melakukan evaluasi dan retrospeksi.
Demokrasi
Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, Indonesia saat ini berada dalam proses pematangan demokrasi. Proses ini merupakan proses yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan akhir berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam proses ini kegagalan bukan opsi dalam proses demokrasi yang tengah dimatangkan ini.
"Salah satu dari tiga pilar penting untuk lima tahun ke depan adalah demokrasi, selain peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan rasa keadilan. Demokrasi kita saat ini berada dalam proses pematangan. Ini merupakan tahap yang paling penting, karena itu, kita tidak mengenal opsi kegagalan demokrasi dalam proses sekarang ini," tandas Presiden.
Menurut Presiden, dalam proses pematangan demokrasi ini, semuanya harus bisa berjalan, seperti sistem politik, check and balances, kelembagaan budaya politik, konstitusionalitas, pemilu, dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. "Proses seperti itulah yang ditunggu dalam proses demokrasi kita. Oleh karena itu, semua proses itu harus bisa dijalankan sebaik-baiknya," ujarnya.
