Golkar Tak Akan Mundur
”Saya tidak pernah bisa mengancam, tapi jangan coba ancam saya,” kata Aburizal sesaat sebelum memulai pertemuan dengan kader Golkar di Gedung MPR/ DPR/DPD, Rabu (10/2/2010) di Jakarta. Pernyataan itu untuk menjawab pertanyaan wartawan tentang adanya sejumlah wacana seputar kasus Bank Century. Wacana itu, misalnya, tentang isu perombakan kabinet sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin karena ada mitra koalisi yang dinilainya tidak mau sejalan dalam kasus Bank Century. Dalam pandangan awalnya pada Senin lalu, Golkar mengatakan ada sejumlah penyimpangan dalam kasus Bank Century. Penyimpangan terjadi dalam proses merger dan akuisisi Bank Century pada tahun 2001-2004, pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek pada November 2008 sebesar Rp 689 miliar, dan pemberian dana talangan kepada bank itu pada November 2008-Juli 2009 senilai Rp 6,7 triliun. Pandangan Golkar itu sama dengan pandangan Fraksi PDI-P, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura. Pada hari yang sama ketika Golkar menyampaikan pandangan awalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan polisi menegakkan hukum terhadap segala bentuk kejahatan, termasuk kejahatan pajak. Pernyataan yang diberikan saat membuka Rapat Pimpinan Polri 2010 itu diduga juga diarahkan ke sejumlah perusahaan milik Aburizal. ”Kasus pajak tak ada hubungannya dengan Partai Golkar. Jangankan ancaman pajak, diancam tembak mati pun Golkar tidak gentar,” kata Aburizal. Namun, menurut pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, Susilo Utomo, meski tak relevan, kasus pajak yang dikaitkan dengan Aburizal merupakan bentuk ancaman. Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo di sela-sela Rapat Aburizal juga menegaskan, Golkar berkoalisi dengan Presiden Yudhoyono. Partai Demokrat juga koalisi dengan Presiden Yudhoyono. Maka, posisi Partai Golkar dan Partai Demokrat dalam koalisi adalah sama. Dengan demikian, Demokrat tidak bisa memberi penilaian atas menteri-menteri dari Golkar. Golkar juga siap menerima apa pun keputusan Presiden terkait perombakan kabinet. ”Saya kira semua kader Golkar juga akan siap untuk menerima keputusan Presiden,” katanya. Pernyataan itu diperkuat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad. Keduanya mengatakan, perombakan kabinet merupakan hak Presiden. Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso menambahkan, Golkar tidak akan menghapus sejumlah temuan dalam kasus Bank Century. Menurut Priyo, Aburizal masih rutin berkomunikasi dengan Yudhoyono. Mereka juga masih sepakat melanjutkan koalisi hingga 2014. ”Namun, kami siap jika Presiden merasa perlu menarik (menteri dari Golkar),” katanya. Namun, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, pelaksanaan program 100 hari pemerintah sejauh ini berjalan baik. Oleh sebab itu, tidak ada evaluasi dari Presiden Yudhoyono untuk melakukan pergantian kabinet. Mengenai rapat internal yang pada Rabu sore dipimpin Presiden Yudhoyono, Julian membantah rapat itu membahas persoalan reshuffle. Benny K Harman, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, menuturkan, yang disampaikan partainya tentang perombakan kabinet dimaksudkan untuk mengingatkan kohesitas pendukung koalisi Presiden Yudhoyono. ”Golkar partner Demokrat di koalisi. Presiden Yudhoyono identik dengan Demokrat, dan Demokrat punya kursi paling banyak di DPR,” tutur Benny. Baik Susilo Utomo maupun pakar komunikasi politik Universitas Tarumanagara, Jakarta, Eko Harry Susanto, menilai, koalisi parpol yang dibangun Yudhoyono sudah rapuh sejak awal. Susilo Utomo mengatakan, koalisi parpol itu bukan koalisi lazim karena tidak dibangun berdasarkan kedekatan ideologis dan platform politik, tetapi berdasarkan hitungan peta kekuatan di parlemen yang dikaitkan dengan bagi-bagi kursi pemerintahan. J Kristiadi, peneliti senior Centre for Strategic and International Studies, mengatakan, Partai Golkar merupakan ”lawan” terberat Demokrat. Untuk mengalahkan Partai Golkar, Presiden Yudhoyono harus bertindak tegas. ”Yang dibutuhkan Yudhoyono adalah berbicara dengan setiap partai koalisi tentang kasus ini, dan selanjutnya bicara secara terbuka kepada masyarakat,” kata Kristiadi. (SF/DAY/HAR/NWO)
