Khawatir Kekurangan Gas, Industri Keramik Mengadu ke Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com — Khawatir kekurangan pasokan gas, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), Kamis (11/2/2010), mendatangi Wakil Presiden Boediono untuk mengadu.

Dipimpin oleh Ketua Umum Asaki Achmad Widjaya, yang datang bersama sejumlah pengurus Asaki lainnya, ke Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis siang, Asaki menyampaikan masalah kurangnya pasokan gas untuk kelanjutan industri.

Dalam keterangan pers di Istana Wapres, Jakarta, Achmad menyampaikan, hingga saat ini kapasitas produksi dari industri keramik baru mencapai 75 persen atau 55 juta meter kubik per tahun sehingga omzetnya baru mencapai Rp 18,2 triliun. "Padahal, bahan baku berlimpah, sumber daya manusia tidak ada masalah, transportasi dan pasar juga tidak ada masalah. Yang menjadi ancaman bagi kami adalah justru pasokan energi, untuk gasnya," tandas Achmad.

Menurut Achmad lagi, Asaki juga tidak ada masalah dengan penerapan perjanjian perdagangan bebas dengan China  dan Asean (China-ASEAN Free Trade Aggrement/CAFTA). "Industri ini masih dilindungi oleh pemerintah dengan tarif bea masuk untuk ubin mencapai 20 persen dan tarif bea masuk untuk keramik pecah-belah masih 30 persen," katanya.

Ditambahkan oleh Sekretaris Jenderal Asaki Eliza Sinaga, jika untuk mencapai kapasitas terpasang sampai 100 persen, masih dibutuhkan sekitar 13 juta meter kubik. "Akan tetapi, bagi industri itu tidak bisa hari ini mau tambah untuk industri besok, akan tetapi juga untuk industri masa datang. Jadi, yang saya minta adalah kontinuitas pasokan gas," lanjut Achmad lagi.

Pasokan gas yang selama ini diperoleh oleh Asaki, kata Achmad, berasal dari Perusahaan Gas Negara (PGN).  "Menurut mereka, pasokan terbatas, akan tetapi pelanggan PGN bertambah terus. Jadi, kami minta integrasi di kalangan pemerintah agar pasokan gas tidak menjadi ancaman," ujar Achmad.

Ditanya mengapa Asaki tidak mengimpor saja sendiri gas dari luar negeri seperti Qatar dan lainnya, Achmad menyatakan bisa saja. "Namun, apakah harganya bisa di bawah 5 juta dollar per MMBT seperti di PGN?" tanya Achmad.

Sementara, menurut juru bicara Wapres, yang juga Staf Khusus Bidang Media Massa, Yopie Hidayat, Wapres akan menindaklanjutinya segera. "Memang sudah ada neraca gas secara nasional. Akan tetapi, nanti akan dibagi-bagi polanya seperti apa karena pasokan terutama untuk dalam negeri dan baru untuk pasokan luar negeri. Namun, untuk dalam negeri pun harus dibagi-bagi lagi untuk industri pupuk, PLN, dan industri keramik lainnya," kata Yopie.