"Food Estate" Merauke, Banyak PR Belum Tuntas

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pemerintah untuk membangun pusat pertanian tanaman pangan terbesar di Asia Tenggara yang dibuka di kawasan Merauke, Papua, rupanya masih membutuhkan waktu lama. Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah agar rencana pembangunan kawasan lumbung pangan di kawasan Asia Tenggara ini tidak gagal seperti yang terjadi pada saat pemerintah Orde Baru membangun lahan gambut sejuta hektar di Kalimantan Tengah.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Selasa (16/2/2010), seusai memimpin Rapat Koordinasi tentang Tata Ruang Nasional. Menurut Hatta, pemerintah masih harus memastikan agar proyek food estate ini tidak mengganggu lahan hutan lindung dan hutan konservasi. Pemerintah hanya ingin memanfaatkan lahan yang tidak terpakai untuk pengembangan pertanian tanaman pangan.

"Masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) harus mantap, sehingga sesuai dengan target emisi karbondioksida yang harus diturunkan 26 persen," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, terdapat 1,6 juta hektar lahan pertanian di Merauke yang cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan ekonomi khusus yang fokus pada lahan pertanian tanaman pangan. Dari lahan itu, yang diproyeksikan untuk tanaman pangan dalam tahap awal adalah 500.000 hektar, bahkan jika memungkinkan bisa 100.000 hektar pada 2012.

Diperlukan waktu 1 hingga 1,5 tahun untuk mempersiapkan pengembangan kawasan pangan dalam kawasan ekonomi khusus di Merauke, Papua. Pemerintah kini menyiapkan instrumen kebijakan yang mendukung mekanisasi budidaya tanaman pangan itu.

Beberapa ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk mendukung kawasan pangan, antara lain, menyangkut kepemilikan saham asing dalam perusahaan yang berinvestasi maksimal 49 persen. Maksimum lahan yang diusahakan untuk padi 10.000 hektar, kebijakan ekspor mengacu pada pengaturan perdagangan Indonesia, dan tidak berhak mendapatkan subsidi.

"Merauke itu sangat mungkin dijadikan lumbung pangan. Namun, konsepnya harus matang. Kami tidak ingin seperti Kalimantan Tengah dulu, saat membuka lahan sejuta hektar di atas lahan gambut, ternyata lahan asam. Jadi yang masuk harus serius. Pembiayaannya bagaimana? Berapa persen APBN akan mendukung? APBD dan swasta juga. Apakah konsepnya swasta penuh dengan tax holiday? Termasuk adanya usul investasi Rp 2,5 triliun," ujar Hatta.