6.000 Program Studi Belum Terakreditasi
SUKOHARJO, KOMPAS.com ”Peraturan yang ada saat ini hanya mewajibkan program studi memiliki izin. Akreditasi baru menjadi pilihan. Namun, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005, yang akan berlaku tahun 2012, semua program studi harus terakreditasi,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal seusai menjadi pembicara kunci pada Lokakarya Pendidikan Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa (16/2) di Solo, Jawa Tengah. Program studi yang belum terakreditasi termasuk program studi untuk jenjang S-2 dan S-3. Program studi yang tidak terakreditasi tidak berhak untuk mengeluarkan ijazah bagi lulusannya. Setiap lima tahun, akreditasi harus diulang untuk memantau kualitas. ”Tahun ini kami mengeluarkan dana untuk membantu akreditasi 4.000 program studi karena banyak yang mengajukan, hanya saja terbentur biaya sebesar Rp 22 juta per program studi,” kata Fasli. Dengan akreditasi, menurut Fasli, akan menjaga program studi tetap berkualitas, termasuk program studi di jenjang S-2 dan S-3. Ia menambahkan, program pascasarjana pada masa depan akan menjadi sektor yang berkembang. Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur bahwa dosen minimal harus S-2 menunjukkan potensi program pascasarjana. ”Dosen di perguruan tinggi swasta yang belum S-2 mencapai 70 persen. Profil pengajar di akademi, sekolah tinggi, dan politeknik kebanyakan hanya S-1 atau bahkan D-4 karena aturannya dulu memang tidak mengharuskan demikian, sedangkan di perguruan tinggi negeri tidak sampai 100 orang yang belum S-2,” kata Fasli. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dunia pendidikan, pemerintah, menurut Fasli, pada 2010 memberikan beasiswa program doktor untuk 8.000 orang dan program master untuk 12.000 orang. ”Lima tahun ke depan, dosen PTN dan PTS kita semuanya minimal sudah S-2,” kata Fasli. (EKI)
