Kemperin Lobi Pemda untuk Mobil Murah

JAKARTA, KOMPAS.com — Keseriusan Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Perindustrian, untuk meluncurkan program mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car) yang kini sedang digodok, cukup agresif. Buktinya, mereka tengah melakukan lobi kepada pemerintah daerah untuk turut serta memberikan insentif fiskal berupa penurunan biaya balik nama (BBN).

Dirjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemperin) Budi Darmadi menjelaskan, diperlukan upaya dari seluruh pihak untuk bisa menyukseskan program low cost and green car. Salah satu kunci utama dipegang oleh pemerintah daerah karena terkait penetapan pajak BBN di setiap daerah.

"Kalau sekarang rata-rata BBN itu 10 persen, bisa dikurangi 5 persen saja pasti akan positif. Saya harus lobi kanan-kiri dulu," ujar Budi di Raker Kemperin di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (17/2/2010).

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah menunggu pengesahan program produksi low cost and green car oleh Kementerian Keuangan. Salah satu insentif yang diajukan adalah penghapusan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) untuk jenis mobil tersebut.

Dengan insentif fiskal tambahan, selain penghapusan PPnBM, lanjutnya, pengurangan BBN akan mampu mendongkrak daya saing low cost and green car. "Kebijakan baru akan dikeluarkan kalau sudah matang, kalau para pemda bisa ikut menurunkan BBN maka hal ini akan menjadi peningkatan pergerakan industri otomotif di Indonesia," papar Budi.

Secara terpisah, Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto menyatakan kesiapannya untuk segera memproduksi mobil murah seperti program pemerintah. "Kami selalu siap, sekarang tinggal menunggu juknis (petunjuk teknis) dan juklak (petunjuk pelaksanaan) dari pemerintah. Kalau keluar kita baru bisa bergerak," ungkap Prijono.