JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera diharapkan bisa obyektif dalam memutuskan sikap akhirnya dalam penuntasan kasus Bank Century di DPR RI, berhubung ketiganya adalah partai koalisi penguasa yang tergolong 'akrab'.
Seruan ini disampaikan oleh masing-masing perwakilan fraksi, Kurdi Moekri dari PPP, Chandra Wijaya dari PAN dan Andi Rahmat dari PKS dalam kunjungan ke kantor Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Jumat (19/2/2010).
Dalam pandangan awal sebelumnya, ketiga partai ini memang secara tegas melihat ada indikasi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam kasus Bank Century. Posisi terakhir fraksi yang kontra bailout adalah 7-2. Namun, menjelang akhir kerja Pansus, ada indikasi pergeseran suara.
Kurdi berharap PPP bukan salah satu yang akan membelot setelah banyak fakta dan data yang sudah ditemukan mendukung. "Jangan sampai PPP yang sudah diklasifikasikan 7-2 jadi membelot. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Ketum. Substansi PPP tetap lakukan kritik dan koreksi saat diperlukan," tuturnya.
Begitu pula disampaikan oleh Andi Rahmat. Setelah banyaknya fakta yang menunjukkan ketidakbenaran dalam kasus Bank Century, seharusnya tiap fraksi konsisten hingga akhir. Kebenaran lebih perlu dijunjung daripada kepentingan koalisi semata.
Selain itu, lanjutnya, lobi-lobi politik di belakang layar sudah seharusnya ditinggalkan. "Lobi-lobi politik di masa depan harus dilakukan terbuka dan transparan. Harus menjadi sebuah tradisi," tegasnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang