Disangsikan, Pansus Berani Sebut Nama

JAKARTA, KOMPAS.com — Para aktivis dari berbagai kalangan menyangsikan keberanian Panitia Khusus Hak Angket Bank Century untuk menyebut nama pejabat yang bertanggung jawab dalam pandangan akhir, malam nanti.

"Yang ingin kita dengar, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengucuran KSSK, siapa dalang di bawah pengucuran dana Rp 6,7 triliun. Siapa Gubernur BI yang bertanggung jawab? Siapa Ketua KSSK? Siapa yang menekan mereka," kata aktivis dari Gerakan Indonesia Bangkit, M Adi Massardi, dalam pertemuan para aktivis di Jakarta, Minggu (21/2/2010).

"Kalau besok (hari ini) tidak ada penyebutan nama, berarti Pansus ini mundur. Berarti mengubah seluruh kepercayaan publik, mengkhianati rakyat," sambungnya.

Aktivis Petisi 28, Bony Hargens, mengatakan, Pansus harus dikawal jangan sampai terjadi arus balik. "Saya pikir Pansus sudah memberi kita bantuan. Cuma, apakah Pansus nanti akan memberikan kesimpulan yang baik. Kita berharap semua jujur, berani, dan tegas, dan Presiden berani bertanggung jawab. Dalam konteks presidensial, Presiden adalah pemegang tanggung jawab utama," katanya.

Ia menambahakan, gerakan yang kritis terhadap pemerintah tidak dimaksudkan merebut kekuasaan, tetapi menegakkan hukum. "Kita merasa tidak cukup mencopot satu menteri, itu dosa besar terhadap kasus Century, yang paling penting adalah kejujuran, lebih berani, dan terbuka," katanya.

Ia mengungkapkan, Presiden tidak perlu merasa takut sebab dalam demokrasi, tranparansi dalam kebijakan pemerintah merupakan salah satu prasayarat. "Kenapa dalam masalah Century Presiden tidak berani konferensi pers. Nah, itu yang kita minta, siapa yang bersalah harus diborgol," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum HMI MPO M Chozin mengatakan, kasus ini menjadi ajang pembuktian para legislator dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. "Rakyat saat ini tengah melihat apakah akan ada politik dagang sapi ataukah rakyat akan disuguhi oleh sebuah sejarah baru yang lebih baik dalam demokrasi kita," katanya.