ICW Desak DPR Panggil Menlu

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa(KOMPAS/RIZA FATHONI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memanggil Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa terkait dugaan korupsi pembayaran tiket perjalanan dinas (refund ticket) di Kementerian Luar Negeri.

Pasalnya, sejak kasus terkuak, Kemenlu justru terlihat melindungi sejumlah pejabat tinggi di Deplu. Beberapa pejabat tinggi Deplu yang diduga terlibat dikirim ke luar negeri. "Upaya pengiriman orang-orang yang terlibat ini kami duga untuk melindungi, dan ini tentu menghambat proses hukum," kata Koordinator Divisi Investigasi dan Publikasi ICW Agus Sunaryanto di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (23/2/2010).

Menurut Agus, semestinya beberapa pejabat tinggi tidak langsung dikirim ke luar negeri dengan alasan apapun. "Seharusnya mereka idle dulu, ini untuk membuktikan komitmen penegakan hukum," paparnya.

Agus menambahkan, pemanggilan Menlu juga menjelaskan secara terbuka dugaan korupsi yang telah ditangani Kemenlu berupa pemberian sanksi, dan pengembalian kerugian negara. "Kita minta DPR melakukan evaluasi penggunaan anggaran dan memperketat pengajuan anggaran Kemenlu," terangnya.

ICW memiliki data dugaan gratiffikasi yang diterima pejabat tinggi di Deplu dilakukan pejabat berinisial NHW dan IC. Pejabat NHW menerima gratifikasi sebesar Rp 1 miliar pada tahun 2009, dan IC menerima senilai Rp 2,35 miliar pada 2008.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Selamatkan Pilot F-15E, Operasi Navy SEAL AS di Jantung Iran Diklaim Paling Berani

Menkeu Purbaya Terbitkan Aturan Baru, DAU hingga Dana Desa Bisa Biayai Kopdes Merah Putih

Jeritan Kusnia, Wanita Indramayu Korban Pengantin Pesanan di China, Minta Tolong Dedi Mulyadi

Instruksi Lengkap Panglima TNI Buntut Serangan Terhadap Pasukan UNIFIL

Penghargaan dan sertifikat:

Dapatkan informasi dan insight pilihan redaksi Kompas.com

Daftarkan Email

Kanal

Network

Apresiasi Spesial

Syarat dan ketentuan

Definisi
- Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
- Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Penggunaan kontribusi
- Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
- KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
Pesan & Komentar
- Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
- Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
- Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
Hak & Batasan
- Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
- Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
- KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Privasi & Data
- Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
- Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
Pernyataan
- Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
Batasan tanggung jawab
- KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
- Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com