Sudan dan Pemberontak Darfur Tandatangani Gencatan Senjata

DOHA, KOMPAS.com - Pemerintah Sudan menandatangani gencatan senjata dengan Gerakan Keadilan dan Persamaan (JEM), kelompok utama pemberontak Darfur, di Doha, Qatar, Selasa. Ini merupakan langkah besar untuk mengakhiri konflik  yang telah berlangsung tujuh tahun.

Kesepakatan gencatan senjata sementara itu dipandang sebagai pendahuluan ke arah kesepakatan perdamaian permanen, yang harus mendapat dukungan kelompok pemberontak lain di wilayah Sudan barat. Presiden Sudan, Omar al-Bashir, menandatangani kesepakatan gencatan senjata yang telah lama ditunggu bersama Khalil Ibrahim, pemimpin JEM.

Al-Bashir mengatakan, penandatanganan itu adalah pangkah penting ke arah diakhirinya konflik di Darfur dan ia berharap kesepakatan perdamaian akhir dapat ditandatangani pada pertengahan Maret. Ibrahim mengatakan, kesepakatan gencatan senjata tersebut, yang menembus bertahun-tahun kebuntuan dalam proses perdamaian di wilayah Sudan barat, berlaku mulai Selasa tengah malam. Ia memuji kerangka kerja kesepakatan tersebut sebagai langkah maju yang sangat penting.
   
Presiden Chad Idriss Deby Itno, Amir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Ath-Thani, Presiden Eritrea Isaias Afworki dan para pejabat dari PBB, negara Arab serta Amerika Serikat juga menghadiri upacara penandatanganan tersebut.

Berpelukan
Tayangan TV dari Al-Jazira, yang berpusat di Doha, memperlihatkan para pemimpin berjabat tangan dan berpelukan setelah penandatanganan kesepakatan yang bersejarah itu. Khartoum dan JEM, yang dipimpin oleh Khalil Ibrahim mulanya mencapai kesepakatan kerangka kerja gencatan senjata senjata pada Sabtu di Chad, sehingga mengakhiri beberapa babak pembicaraan dan perundingan alot.

Kerangka kerja tersebut akan menetapkan perundingan perdamaian pada masa depan, termasuk kesepakatan gencatan senjata permanen  yang mesti dicapai pada pertengahan Maret, sebelum pemilihan anggota dewan legislatif dan presiden di negeri itu pada April. Namun, rincian lebih lanjut mengenai kesepakatan perdamaian sulit diperoleh karena berbagai pihak yang terlibat dalam proses perdamaian tersebut telah berpegang pada posisi mereka mengenai masalah utama dalam beberapa tahun belakangan sehingga kesepakatan gencatan senjata terdahulu mengalami kegagalan.

Menurut dokumen yang menetapkan ketentuan kesepakatan, pemerintah Sudan akan menawarkan posisi di pemerintah buat JEM, yang juga akan diubah jadi partai politik setelah kesepakatan perdamaian akhir diwujudkan, demikian laporan Kantor Berita Qatar (QNA).

Pertempuran yang memporakporandakan berkecamuk di Darfur, yang berbatasan dengan Chad pada 2003, antara suku pemberontak dan pasukan pemerintah Sudan, menurut perkiraan PBB, telah menewaskan sebanyak 300.000 orang serta membuat 2,7 juta orang lagi kehilangan tempat tinggal. Dewan Keamanan PBB pada 2008 mengirim pasukan cangkokan, operasi gabungan PBB-Uni Afrika (AU) di Darfur (UNAMID), dalam satu misi ke wilayah rapuh itu guna meredam kerusuhan yang tak terkendali dan melindungai warga sipil.  

Sudan telah menyampaikan harapan bahwa kelompok pemberontak lain juga dapat kembali ke perundingan dengan pemerintah, tapi Tentara Pembebasan Sudan (SLA), yang bergaris keras, sejauh ini telah menjauhkan diri dari tawaran itu. Empat kelompok pemberontak yang lebih kecil, yang juga hadir di Doha, Selasa, menyatakan mereka telah bersatu sebagai Gerakan Pembebasan bagi Keadilan (LMJ) dan menyampaikan keinginan terlibat dalam pembicaraan langsung dengan Khartoum.

Qatar, penengah proses perdamaian Darfur, menyatakan negara itu berusaha mendirikan bank pembangunan di Darfur dengan modal 2 miliar dolar AS guna membantu pembangunan di wilayah Darfur.  
 
Pengekspor utama gas alam cair (LNG) tersebut telah menjadi tuan rumah beberapa babak pembicaraan antara Khartoum dan kelompok  pemberontak dalam beberapa tahun belakangan dan juga menghubungi negara Arab lain untuk membantu pembangunan di Darfur. Amir Qatar juga menyerukan kepada kelompok pemberontak yang lain agar bergabung dalam proses perdamaian guna mencapai penyelesaian yang menyeluruh, adil dan langgeng bagi konflik di Darfur.