Muktamar NU Tak Perlu Inisiatif Damaikan PKB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebagai sebuah organisasi massa dengan jumlah pengikut (nahdliyin) besar, Nahdlatul Ulama (NU) diminta tidak perlu bersusah payah berinisiatif membahas soal konflik internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Muktamar NU, 22-27 Maret 2010 mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Kalaupun memang mau membahas persoalan tersebut, NU tinggal menunggu saja apakah ada permohonan dari kedua belah pihak yang berseteru dalam PKB selama ini. Jika tidak ada, tidak perlu Muktamar NU membahas masalah itu.

Hal itu disampaikan intelektual muda NU, Zuhairi Misrawi, saat dihubungi Kompas, Senin (1/3/2010). Dia juga menyayangkan, tidak lama KH Abdurrahman Wahid wafat akhir tahun lalu, sejumlah kiai berpengaruh di NU pernah menasihati pihak-pihak yang berseteru. "Jadi ya tergantung ada tidaknya permintaan dari mereka yang berkonflik di PKB. Kan, NU tinggal merespons dan memberikan pesan-pesan moral. Jangan malah NU yang berinisiatif. Apalagi sebelumnya nasihat penting Gus Mus (KH Mustofa Bisri) dan KH Muchid Muzadi ke mereka diabaikan," ujar Misrawi.

Kedua kiai berpengaruh NU tadi sama-sama menasihati soal pentingnya kedua belah pihak untuk berislah. Namun, sampai sekarang keduanya tidak merespons positif nasihat dari kedua kiai tersebut.

Dengan dasar itulah NU, menurutnya, jauh lebih baik menunggu saja jika ada permintaan dari kedua pihak. "Jadi yang diperlukan sekarang adalah kedewasaan dari mereka yang berkonflik. Apakah mereka betul-betul sudah dewasa dalam membangun buadaya demokrasi, salah satunya soal bagaimana melakukan rekonsiliasi," ujar Misrawi.

Lebih lanjut, Misrawi menambahkan, kalaupun kemudian memang ada permintaan dari kedua belah pihak yang berseteru, NU lebih baik membatasi campur tangannya hanya sebatas pada isu-isu yang terkait erat dengan kepentingan politik warga NU (nahdliyin).

Misrawi mencontohkan soal nasib buruh migran yang selama ini masih kurang mendapat perhatian serius. Padahal, bisa dibilang lebih dari 90 persen buruh migran yang ada adalah warga nahdliyin. Selain itu, juga soal nasib para guru pondok pesantren yang selama ini juga terabaikan. (DWA)