Anggaran Pilkada Berisiko

Indramayu, Kompas - Meski belum tertulis, Pemerintah Kabupaten dan DPRD Indramayu telah menyetujui anggaran biaya putaran pertama pemilihan umum kepala daerah 2010 Rp 22,28 miliar. Persetujuan Pemkab-DPRD itu berisiko munculnya masalah di belakang hari karena seharusnya anggaran pilkada ditetapkan satu paket, yakni untuk putaran pertama dan kedua.

Sesuai data yang dihimpun Kompas, Senin (1/3), pilkada putaran kedua belum dianggarkan. Madri, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Indramayu, mengatakan, persetujuan anggaran memang baru secara lisan.

"Persetujuan tertulis, yang akan dituangkan dalam nota kesepahaman, sedang diproses. Untuk sementara, anggaran yang disetujui hanya putaran pertama, sedangkan putaran kedua belum ada keputusan," ujar Madri, Senin.

Walaupun berisiko karena seharusnya anggaran pilkada ditetapkan satu paket, KPU Indramayu tetap menerima kesepakatan itu. Alasannya, agar pilkada Indramayu 2010 tidak molor, serta ada jaminan dari Pemkab untuk menganggarkan dana pilkada dalam APBD Perubahan.

Madri menjelaskan, posisi KPU Indramayu dilematis. Dari Jakarta, KPU selalu meminta dana disiapkan untuk putaran pertama dan kedua. Di satu sisi kondisi keuangan Indramayu saat ini minim. "KPU Indramayu percaya, Pemkab akan menepati janji, menyiapkan dana jika sampai ada putaran kedua," kata Madri.

Sebelumnya, KPU Indramayu meminta dana putaran pertama Rp 27 miliar dan putaran kedua Rp 11 miliar. Usulan itu ditolak. Alasannya, Pemkab tak punya dana sebesar itu. KPU Indramayu kemudian merasionalisasi anggaran menjadi Rp 23 miliar (putaran pertama), tetapi tetap ditolak.

Anggaran kembali disederhanakan. Akhirnya, dana yang disetujui Rp 21,22 miliar, ditambah anggaran kontijensi (kebutuhan khusus) Rp 1,06 miliar, atau 5 persen dari dana yang dibutuhkan.

Pos anggaran yang dipangkas antara lain honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yaitu dari masa kerja delapan bulan menjadi enam bulan. Honor kerja dua bulan selanjutnya dibebankan pada anggaran pilkada putaran kedua. Selain itu, petugas pengamanan saat hari pemungutan suara di setiap tempat pemungutan suara juga ditiadakan.

Menurut Ketua Divisi Sosialisasi KPU Indramayu Markatab Sudiharto, dana kontijensi dianggarkan untuk mengantisipasi kemungkinan membengkaknya biaya pembuatan surat suara. Itu karena selama 2010 ada 244 pilkada di Indonesia, empat di antaranya di Jabar.

Honor petugas terbesar

Data Kompas menyebutkan, penyerapan terbesar anggaran pilkada Indramayu adalah pada pos honor petugas (Rp 11 miliar), pembuatan formulir (Rp 2,52 miliar), pembuatan surat suara (Rp 1,01 miliar), dan jasa angkutan pendistribusian logistik (Rp 1 miliar). KPU Indramayu berharap, dana bisa dicairkan paling lambat awal Mei, atau saat pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dibuka.

Madri menambahkan, KPU Indramayu telah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk menggelar pilkada 2010. Namun, kerja KPU Indramayu baru dimulai sebulan lagi saat seleksi PPK dan PPS. Tahap berikutnya, pembukaan pendaftaran dan penerimaan bakal calon pada Mei-Juni, hingga masa kampanye dan pemungutan suara pada Agustus.

Namun, sejumlah bakal calon independen ataupun dari partai politik mulai mendatangi KPU Indramayu untuk berkonsultasi. Pertanyaan yang diajukan seputar syarat mencalonkan diri.

Bagi calon perseorangan, seorang calon harus mengantongi minimal 3 persen dukungan suara dari jumlah penduduk yang tersebar di 50 persen jumlah kecamatan di Indramayu. Calon usungan parpol setidaknya harus diajukan oleh fraksi dengan jumlah kursi minimal 15 persen di DPRD Indramayu, atau 15 persen suara sah dalam pemilu legislatif lalu. Syarat lain, tidak pernah dipidana selama lima tahun. (THT)