JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Golkar Idrus Marham mengingatkan pemerintah jangan hanya melibatkan mitra koalisi di parlemen jika ada masalah saja. Sementara dalam proses politik lainnya seperti merumuskan kebijakan tidak diikutsertakan. Demikian dikatakan Idrus kepada wartawan saat acara santai Tim 9 di Restoran Pulau Nusa Dua, Jumat (5/3/2010).
"Yang harus dilakukan bukan fokusnya pada tindak lanjut (kebijakan program pemerintah) atau kalau ada masalah, baru melibatkan koalisi," ungkap Idrus menanggapi pernyataan akan adanya reshuffle setelah paripurna kemarin.
Dikatakan Idrus, terkait reshuffle itu urusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Jika memang perlu diganti ya silahkan diganti. Tapi untuk ke depan, pemerintah mutlak melakukan konsolidasi atau soliditas bersama mitra koalisi dalam menunjang program kerja pemerintah," katanya.
Menurut Idrus, program pemerintah itu akan berhasil jika mitra koalisi juga dilibatkan. "Untuk dapat mendukung program-program pemerintah harus dapat dukungan parleman yang kuat. Itu isyarat bahwa perlu konsolidasi dan soliditas dari koalisi pemerintah," katanya.
Dikatakan Idrus, konsolidasi dan soliditas antarmitra koalisi dan partai pemerintah bukan saja mutlak selama proses politik dalam implementasi dan evaluasi program. "Agar seluruh anggota koalisi juga bisa terlibat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan. Begitu juga dalam pelaksanaan kebijakannya," urainya.
"Harusnya mereka berperan dalam seluruh proses politik," katanya.
Karena itu, bentuknya bisa berupa pertemuan tiga sampai enam bulanan pimpinan antarmitra koalisi dan partai pemerintah. "Harusnya ada pertemuan rutin pimpinan parpol koalisi. Jadi dibicarakan apa yang terjadi enam bulan ke depan, dan setahun ke depan. Kan enak kalau begitu," katanya.