Pemilu Irak Jadi Jembatan Menuju Kursi PM

KOMPAS.com - Pemilu legislatif di Irak dianggap bukan sekadar ajang pertarungan memperebutkan suara untuk meraih kursi terbanyak, melainkan sebagai proses suksesi atau jembatan bagi elite politik di negara itu untuk meraih jabatan perdana menteri (PM). Karena itu, gabungan atau koalisi partai-partai yang terjalin sering lebih disebabkan oleh kesepakatan elite politiknya--bukan berdasar kesamaan program--untuk memuluskan jalan menuju kursi PM.

Kasus dua kubu besar Syiah, yakni Koalisi Nasional Irak dan Koalisi Negara Hukum, yang tidak bisa dipersatukan karena elite politik dari kedua kubu itu sama-sama berambisi mengincar kursi PM.

Nouri al-Maliki yang memimpin Koalisi Negara Hukum masih ingin bertahan dengan jabatannya sekarang sebagai PM. Adapun dari kubu Koalisi Nasional Irak, terdapat mantan PM Ibrahim Jaafari dan Wakil Presiden Irak Adel Abdul Mahdi yang mengincar jabatan PM.

Ada tujuh figur elite politik yang berambisi merebut jabatan PM Irak mendatang. Mereka adalah PM Irak sekarang Nouri al-Maliki, mantan PM Ibrahim Jaafari, Wapres Adel Abdul Mahdi, Ali al-Adib, mantan Menteri Dalam Negeri Baqir Jabr Solagh, Menteri Dalam Negeri Gawad al-Bulani, dan mantan PM Ayad Allawi.

Al-Maliki, Ibrahim Jaafari, dan Adel Abdul Mahdi telah berziarah ke kediaman pemimpin spiritual Syiah, Ali Sistani, pertengahan Februari lalu di Najaf sebagai bagian dari manuver persaingan merebut jabatan PM.

Menurut anggota parlemen, Falah Fayyad, masalah jabatan perdana menteri akan ditentukan dengan hasil pemilu dan peta kekuatan politik di parlemen.

Anggota parlemen dari kubu Al-Sadr, Baha’ al-Araji, mengatakan, masalah jabatan perdana menteri sudah ditentukan lewat konstitusi. Konstitusi menegaskan bahwa kekuatan politik yang meraih kursi terbanyak berhak memegang jabatan perdana menteri.

Falah memprediksi, tidak ada kekuatan politik yang akan memenangkan pemilu secara mutlak. Karena itu, jabatan perdana menteri akan ditentukan lewat kompromi atau koalisi di antara dua atau tiga kekuatan di parlemen. Falah menduga perdana menteri mendatang berasal dari Koalisi Nasional Irak.

Analis politik Irak, Dr Hamid Abdullah, mengatakan, Koalisi Nasional Irak akan memenangkan pemilu 7 Maret dan jabatan perdana menteri berasal dari kekuatan politik tersebut.

Menurut Abdullah, jika jabatan perdana menteri berasal dari Koalisi Nasional Irak, akan terjadi pertarungan internal antara Adel Abdul Mahdi, Ibrahim Jaafari, dan Baqir Jabr Solagh. Adel Abdul Mahdi akan memenangi pertarungan dan bisa menjabat PM Irak mendatang, dan dia lebih diterima AS karena moderat dan bebas dari pengaruh Iran.

Pamor Maliki hancur

Peluang Al-Maliki tampak suram. Dia dianggap tidak berhasil soal isu keamanan selama dia menjabat. Serangkaian ledakan dahsyat terakhir di Irak meluluhlantakkan simbol-simbol negara dan memakan ratusan korban tewas. Ini merusak pamor politik Al-Maliki.

Al-Maliki mendapat pukulan telak dengan serangkaian serangan dahsyat, seperti serangan bom bunuh diri di zona hijau-Baghdad pada 19 Agustus 2009 dan meluluhlantakkan Gedung Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan. Serangan pada Agustus itu membawa korban 95 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka.

Serangan dahsyat kedua terjadi dengan menggunakan kendaraan penuh bahan peledak pada 25 Oktober 2009. Serangan itu menerjang Gedung Departemen Kehakiman dan kantor gubernur Baghdad di Distrik Solhiyeh, pusat kota Baghdad, yang menelan korban 90 tewas.

Serangan dahsyat ketiga terjadi 8 Desember 2009 yang menewaskan 127 orang. Al-Maliki selama ini selalu menuduh Partai Baath dan Tanzim Al Qaeda berada di balik serangkaian serangan dahsyat tersebut.

Namun, Al-Maliki secara tidak langsung menuduh pula lawan-lawan politiknya, khususnya dari kubu Syiah, mengambil manfaat dari serangkaian serangan bom itu untuk menjatuhkan citra pemerintahannya dan selanjutnya memengaruhi hasil pemilu legislatif 7 Maret.

Seperti diketahui, Al-Maliki terpilih sebagai PM Irak dari hasil pemilu legislatif bulan Desember 2005 atas kompromi kekuatan-kekuatan politik Syiah saat itu. Kini Al-Maliki banyak mengecewakan faksi-faksi politik Syiah yang dulu memilihnya, seperti Majelis Tinggi Islam Irak (SIIC) dan kelompok Al-Sadr.

Puncak kekecewaan kubu politik Syiah atas PM Al-Maliki terjadi ketika PM Irak ini menolak bergabung dengan Koalisi Nasional Irak yang dibentuk akhir Agustus 2009. Pembentukan Koalisi Nasional Irak digalang oleh SIIC dan kelompok Al-Sadr.

Itulah yang membuat hubungan Al-Maliki dan kubu Syiah lainnya tidak harmonis. Pemilu legislatif kali ini merupakan klimaks dari pertarungan politik Al-Maliki dan kubu Syiah lainnya, terutama Koalisi Nasional Irak. (Mustafa AbduRahman)